Mengendus Koalisi Gerindra-PKB Menuju Pilpres 2024
Sejak Agustus tahun lalu, Gerindra dan PKB telah membentuk koalisi. Ini tentu tak lepas dari presidential threshold. Gerindra yang meraih kursi parlemen dalam pemilu 2019 sebesar 13,57% dan PKB sebesar 10,09%. Total keduanya 23,63%. Ini artinya syarat presidential threshold minimal 20% sudah terpenuhi dengan koalisi itu.
Untuk kontestasi Pilpres 2024 yad kedua parpol tsb cukup duaan wae tak perlu tambah parpol lain. Hanya tinggal menyepakati siapa yang kebagian capres dan siapa cawapresnya. Jangan seperti Nasdem yang mencapreskan Anies tapi tak jelas juntrungannya sampai sekarang.
Kerjasama Gerindra-PKB konon dilatarbelakangi keinginan menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia yakni nasionalis dan religius untuk menghindari polarisasi masyarakat pada pemilu 2024 yad dan dapat membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak.
Prabowo adalah capres tunggal Gerindra. Begitu pula Muhaimin Iskandar atau cak Imin yang adalah keponakan alm Gus Dur. Dia juga capres tunggal PKB, bahkan Cak Imin sudah cukup lama digadang-gadang kaum nahdliyin Jatim menjadi Capres. Poster pencalonannya sejak tahun lalu sudah ada di Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jombang dst.
Mengutip BPS, PDI-P meraih 22,26% dari jumlah kursi DPR RI sebanyak 575 kursi pada Pemilu 2019. Dengan demikian, PDI-P berhak mengusung capres/cawapres pada Pilpres 2024 tanpa harus melakukan koalisi.
Sementara, 8 partai lainnya harus melakukan koalisi agar perolehan kursi mereka di DPR RI dapat memenuhi ambang batas untuk dapat mengusung capres-cawapres.
Kedelapan partai tsb adalah Golkar meraih 14,78% kursi DPR RI, diikuti Gerindra (13,57%), Nasdem (10,26%), PKB (10,09%), lalu dikuntit Demokrat (9,39%), PKS (8,7%), PAN (7,65%) dan PPP (3,3%).
Parpol lainnya saya kira perlu berkoalisi lebih dari 2 parpol. Nasdem misalnya yang sempat bikin gaduh dengan pencapresan Anies. Nasdem konon akan berkoalisi dengan Demokrat, setelah memastikan Anies capres dan AHY cawapres (kalau mau). Kalaupun terjadi, koalisi itu jelas masih kedodoran 0,35% lagi. Itu artinya harus cari mitra lain, katakanlah yang terkecil PPP yang hanya 3,3%.
Pemilu 2019 lalu diikuti 16 parpol. Ke-9 parpol di atas berhasil lolos ke Senayan. Sementara, 7 partai lainnya tidak memenuhi ambang batas (parliamentary threshold) sebesar 4% dari suara sah nasional, tapi ke-7 parpol yang teranulir ini masih dapat berkiprah di parlemen daerah.