Jokowi dan Visi Indonesia Jaya 2045
Perjalanan waktu sungguh tak terasa dalam perpolitikan kontemporer kita. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada periode keduanya sekarang sudah harus lengser pada Oktober 2024 yad setelah perayaan 17 Agustus pertama di Ibukota Negara Nusantara atau IKN di titik zero Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan timur pada Agustus 2024. Dan tahun 2022 akan segera berakhir pada New Years Eve 31 Desember yad. Itu artinya salam perpisahan bye Indonesiaku tercinta dari sang Presiden hanya tinggal satu setengah tahun lagi.
Presiden termuda, terunik bahkan tersederhana dari deretan presiden RI ini, suka tidak suka, mempunyai jejak langkah khusus yang patut dikenang dan ditindaklanjuti oleh penggantinya ntah siapapun itu nanti.
Pembangunan infrastruktur di era Jokowi dan masih berlangsung hingga sekarang telah melambungkan kepresidenannya setelah tahun pertama bahkan kedua dan ketiga kekuasaannya cukup banyak batu sandungan khususnya dari lawan-lawan politiknya yang jelas maupun tak jelas.
Infrastruktur fisik yang dibangun Jokowi telah menghubungkan lintas propinsi di pulau Jawa, dan sekarang yang serupa akan menghubungkan Aceh di ujung barat dan pulau Jawa hingga ke Madura dan Bali, saya yakin Kalimantan akan segera menyusul apalagi setelah ibukota negara resmi pindah ke titik zero nusantara di Kalimantan timur. Tak salah kalau Jokowi adalah Raja Infrastruktur dalam kepemimpinan politik Indonesia.
Ketika medio 2019 Jokowi memutuskan untuk mengejar rencana yang semula terdengar aneh yi membangun ibu kota baru di Kalimantan timur yang jauh, para penasihat tak semuanya setuju, apalagi lawan-lawan politiknya yang tak jelas yang selalu berkiblat pada politik identitas bahwa Jokowi adalah China yang harus diabaikan oleh rakyat.
Jokowi adalah seorang pragmatis yang tidak suka analisis njelimet atau bertakik-takik memusingkan. Dia suka tindakan dan keputusan. Tidak ada analisis yang tepat tentang proyek infrastruktur mana yang nantinya paling mendorong pertumbuhan dan produktivitas. Jokowi hanya mendorong proyek tergantung dimana dia pernah berkunjung.
Proyek IKN di Kalimantan timur yang bernilai Rp 466 trilyun, yang 20% diambil dari APBN misalnya. Selain APBN, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.
Jokowi ingin badan otorita yang sudah terbentuk untuk IKN fleksibel, lincah dan bisa mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada. Pembangunan IKN adalah sebuah pekerjaan besar dan rumit. Selain butuh dana yang banyak, diperlukan pula waktu yang cukup panjang. Menurut Jokowi, butuh waktu 15-20 tahun untuk dapat menyelesaikan megaproyek ini. Karenanya, infrastruktur harus segera dibangun.
Pembangunan IKN Nusantara boleh dikata kini sudah tidak kontroversial lagi. Badan otorita sudah terbentuk. Kepala otorita dan wakil kepala otoritalah nanti yang menyiapkan kelembagaan yang sudah harus ada. Perencanaan yang lebih detail, entah itu DED (detailed engineering design) dan lain-lain juga disiapkan sehingga wujud IKN akan semakin nyata.