Bukan ingin mengadu-domba atau ngompor-ngomporin, tapi saya sangat setuju dengan pernyataan Tina Toon, anggota terpilih DPRD DKI Jakarta. Tina sama sekali tak mempersoalkan pin emas yang bakal dibagikan ke tiap anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota dewan asal PDIP ini melihat pin emas bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan. Nggak substantif.
Saya setuju pemikiran Tina. Bahwa dengan menerima pin emas yang disediakan Pemprov DKI, bukan berarti seolah-olah tunduk kepada pemerintah. Bukan pula sebuah pemborosan anggaran. Untuk 106 anggota DPRD DKI, biayanya hanya Rp 1,33 Miliar. Cukup kecil bila dibandingkan dengan pendapatan Jakarta. Hanya secuil.
Sementara bagi PSI, anggaran itu sudah sangat besar. Lebih baik dialokasikan kepada rakyat. Memang betul, tak salah anggapan seperti itu. Bahwa rakyat masih butuh bantuan dari pemerintah.
Tapi sebagaimana ucapan Tina, kalau mau sekalian saja anggota DPRD dari PSI menolak gaji. Kemudian gaji itu disalurkan demi kepentingan rakyat. Jangan nanggung. Itu baru namanya kerja bakti. Bukan setengah-setengah. Bagaimana, bersedia?
Justru yang paling penting adalah sejauh manakah nanti anggota dewan baik dari PSI maupun parpol lainnya memperjuangkan aspirasi rakyat Jakarta? Hal itulah yang paling substansif untuk disoroti. Terutama kepentingan rakyat yang menghabiskan banyak anggaran. Agar jangan sampai salah sasaran atau tidak tepat sasaran.
Makanya saya berani bilang, kali ini PSI kena skakmat oleh Tina Toon.
