Nikson Nababan, Djarot Syaiful Hidayat, dan Joko Widodo merupakan trio pemimpin yang dijagokan PDIP dalam perhelatan Pilkada serentak 2018 yang diikuti Pemilu 2019. Ketiganya merupakan sosok pilihan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri, sebagai perwakilan kader parpol yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat.
Nikson, Djarot, dan Jokowi bukan orang baru sebagai pemimpin. Ketiganya sudah pernah berkiprah sebagai kepala daerah. Nikson adalah petahana Bupati Tapanuli Utara, Sumut, sedangkan Djarot dan Jokowi sama-sama pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Kali ini, Nikson dan Djarot akan bertarung lebih dulu sebelum diikuti Jokowi pada tahun depan. Nikson Nababan berpasangan dengan Sarlandy Hutabarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Taput, sementara Djarot berduet dengan Sihar Sitorus sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut. Dengan demikian, Nikson dan Djarot berada di wilayah yang sama, yakni Provinsi Sumut.
Nikson yang terpilih pada pilkada 2013 lalu sebagai Bupati Taput, merasa masih perlu melanjutkan perjuangannya hingga 5 tahun ke depan. Apalagi, dari sisi kinerja, Nikson harus diakui telah sukses membawa perubahan signifikan dalam membangun wilayah Taput dalam masa 3,5 tahun memimpin.
Salah satu kerinduan yang selama ini diharapkan masyarakat Taput adalah adanya kebijakan Nikson membebaskan pungutan uang sekolah dari SD hingga SMA. Terobosan ini merupakan capaian penting khususnya bagi masyarakat Taput yang dikenal sangat gigih menempuh pendidikan. Dengan adanya pembebasan pungutan uang sekolah tersebut, telah menunjukkan kepedulian Nikson di sektor pendidikan.
Di sektor kesehatan, Nikson juga telah mewujudkan fasilitas yang memadai seperti pelayanan 24 jam Puskesmas serta menghadirkan dokter-dokter spesialis di RSUD Tarutung, rumah sakit milik Pemkab Taput. Terobosan serupa juga digenjot Nikson di sektor pertanian. Misalnya melalui pemberian pupuk bayar paska panen kepada petani, di samping pemberian bantuan peralatan pertanian yang tergolong masif.
Tak ketinggalan, konsep pembangunan yang diusung Nikson sama persis dengan konsep pembangunan Jokowi. Yakni dengan memprioritaskan akses infrastruktur yang memadai. Terbukti, Nikson selama memimpin telah banyak membuka akses jalan ke desa-desa terpencil di Taput, kawasan desa yang sebelumnya luput dari perhatian pemerintah.
Kualitas jalan ditingkatkan menjadi aspal hotmix yang otomatis menimbulkan efek positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Bahkan, pengoperasian Bandara Internasional Silangit baru terwujud pada era Nikson dan Jokowi.
Dengan torehan prestasi tersebut, sangat wajar apabila lembaga survei Charta Politika menempatkan Nikson-Sarlandy sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diunggulkan masyarakat. Survei yang digelar 28 Maret hingga 2 April 2018 tersebut menunjukkan, Nikson-Sarlandy meraih suara sebesar 57,7 persen. Tingkat keterpilihan Nikson-Sarlandy ini jauh lebih besar dibandingkan dua pasangan lainnya yang masing-masing hanya memperoleh 22,7 persen dan 8 persen. Adapun sisanya, 11,6 persen belum menentukan pilihan.
Bagaimana dengan Djarot? Tak sulit melacak kinerja Djarot terutama saat ia memegang kendali di Jakarta. Berbagai program DKI yang telah dirintis Jokowi dan Ahok tetap dilanjutkan Djarot dengan penuh tanggung jawab dan sangat transparan. Prestasi itu pulalah yang membawa Djarot ke Sumut, sebuah provinsi yang dikenal dengan sistem birokrasi lumayan buruk di Indonesia.
Semboyan Semua Urusan Mudah dan Transparan (Sumut) yang digaungkan Djarot-Sihar menjadi bukti bahwa keduanya ingin membawa perubahan yang telah sukses dijalankan di Jakarta ke wilayah Sumut. Djarot dan Sihar ingin menghapus partai birokrasi berbelit-belit yang selama ini telah membelenggu Sumut.