Ojek online yang saya tumpangi di Rabu siang sempat berhenti sejenak. Persis di bawah pohon yang cukup rindang. Lumayan untuk berteduh sejenak dari siraman hujan yang mendadak menyergap. Di bawah pohon itu sebuah mobil bercat hitam sedang diparkir. Tapi saya bukan hendak berpindah ke mobil itu, hanya sekadar menepi saja. "Bang, pakai jas hujan ya," kata tukang ojek online alias ojol. Tentu saya tak menolak, lalu buru-buru mengenakan jas hujan berwarna kelabu itu. Perjalanan berlanjut di bawah guyuran hujan walau hanya sekira tiga menit sudah sampai di tujuan.
Mendung berlanjut hujan itu seolah melengkapi sebuah acara yang hendak saya ikuti. Sebuah diskusi Focus Group Discussion (FGD), yang entah kenapa kita selalu senang menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Tetapi biarkanlah, saya bukan mau membahas itu.
Yang menarik dari FGD itu adalah tentang topiknya yakni terkait kondisi sektor energi sepanjang 2017 dan bagaimana kira-kira wajah energi kita di tahun 2018. Pembicaranya terdiri dari lembaga riset, regulator, maupun pengamat energi. Lumayan komplit.
Selama 2017, sektor energi mengalami kelesuan menyusul belum pulihnya harga minyak mentah dunia. Jika tiga tahun sebelumnya menyentuh angka 100 dolar AS per barel, dalam tiga tahun terakhir hanya berada di kisaran 45-55 dolar AS per barel. Separuh harga, pokoknya.
Akibat rendahnya minyak mentah itu, perusahaan migas otomatis melakukan efisiensi . Pemangkasan anggaran menjadi jurus ampuh untuk menekan pengeluaran. Termasuk mengerem investasi meski sebelumnya telah direncanakan. Betul-betul menghemat.
Kondisinya kian runyam setelah pemerintah gencar mengkampanyekan dan "setengah memaksa" perusahaan migas untuk beralih dari kontrak skema cost recovery menjadi skema gross split. Selama ini, dengan menggunakan cost recovery, negara mengganti seluruh pengeluaran sejak pengeboran hingga biaya produksi perusahaan migas. Negara kemudian memperoleh bagi hasil dari keuntungan. Tetapi jika proyek gagal, pemerintah tidak akan mengganti biaya apapun.
Ilustrasi sederhana cost recovery kira-kira begini. Saya merogoh kocek sendiri uang Rp 2 juta untuk belanja modal warung dan ternyata sukses hingga punya untung Rp 10 juta. Maka uang belanja modal tadi akan dikembalikan kepada saya dengan mengambilnya dari hasil keuntungan Rp 10 juta atau menjadi Rp 8 juta. Nah, dari Rp 8 juta, akan kembali dibagi dua, untuk saya dan untuk juragan. Porsi pembagiannya, juragan mendapat jatah lebih besar dari saya. Bagaimana kalau warung saya rugi dan akhirnya tutup? Risiko hanya ada di saya. Juragan tidak mau tahu.
Sementara skema gross split, seluruh biaya sejak pengeboran hingga produksi dibebankan kepada perusahaan migas. Apabila proyek sukses, negara tidak akan mengganti biaya-biaya tersebut. Namun, porsi pembagian jatah keuntungan dibagi hampir rata, antara perusahaan migas dan negara. Dengan kata lain, modal Rp 2 juta yang saya belanjakan tidak akan dikembalikan saat warung mencatat laba Rp 10 juta.
Bedanya, saya dan juragan kini membagi keuntungan yang Rp 8 juta dengan porsi yang hampir sama. Semisal, juragan mendapat Rp 5 juta, sisanya Rp 3 juta menjadi bagian saya. Kalau warung tak laku dan tutup? Juragan tidak mau tahu juga.
Skema gross split inilah yang kurang disukai perusahaan migas karena tidak mengandung pembagian risiko yang adil. Perusahaan migas kesulitan memprediksi biaya operasi yang bakal dibelanjakan.
Kalau untung besar sih tidak apa-apa, bagaimana kalau untung sedikit hingga tak cukup menutupi biaya operasi? "Ya derita loh," ujar si juragan. Akibatnya, penawaran lelang wilayah kerja migas pun menjadi lesu. Investor masih terus berhitung untung-rugi gross split. Salah hitung dijamin terjepit.