Polemik demi polemik kian meruncing dikala tahun 2024 akan datang, dengan berbagai macam manuver politik yang dilakukan guna mempertahankan kekuasaan.
2024 menjadi tahun yang penuh dengan kompetisi untuk mendapatkan hati jutaan rakyat, dan tak kalah juga bagi sang penguasa dengan elit politik nya melontarkan narasi penambahan jabatan bagi seorang presiden.
Amanah konstitusi menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi Kepala Pemerintahan di negeri nan kaya sumber daya alam ini hanya dengan 2 periode atau 10 tahun lamanya.
Apabila terjadi 3 periode kekuasaan seorang presiden tentu ini menjadi pengkhiatan yang paling fatal dengan melanggar amanah konstitusi yang telah disepekati, walaupun argumen demi argumen dilemparkan ke publik seperti konsitusi bisa diubah melalui amandemen yang di lakukan oleh parlementer
Kita pahami konstitusi adalah kesepakan bersama yang dirancang dan di sahkan oleh perwakilan rakyat pada parlemen, namun penulis meyakini itu bukanlah sesuatu yang prioritas untuk dibahas di gedung mewah dengan segala fasilitasnya. Masih banyak hal yang menjadi prioritas untuk dikerjakan oleh mereka sang elit politik yang mewakili rakyat seperti pengawasan terhadap stabilitas bahan pokok, kenaikan di sektor migas khusus nya BBM, dan hal hal lainnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Penulis meyakini bahwa pak presiden Jokowi adalah seorang negarawan yang taat pada konstitusi saat ini dengan menolak usulan elit politik disekitarnya untuk menambah periode kekuasan dan begitu juga elit politik yang ada di parlemen legislasi saat ini.
Akan tetapi semua ini bisa terwujud dengan adanya kesadaraan bersama untuk taat dan menjalani amanah konstitusi serta mengawasi setiap hal hal yang dirasa jauh dari koridor konstitusi, maka dari itu penulis berharap bahwa semua elemen masyarakat harus bersatu untuk mengawal dan menyaksikan serta menjamin konsitusi harus tetap berdiri tegak.
Tapi apa bila terjadi penghianatan pada konsitusi penulis menyakini akan ada gelombang 98 yang hidup kembali pada era reformasi saat ini.