Nama : pangesti arum p
NIM : 222111363
Kasus hukum :
Dalam kisah Kasus Meninggalnya Vina di Cirebon, terlihat seorang remaja bernama Vina meninggal setelah mengalami penganiayaan . Kasus tersebut menyita perhatian publik, khususnya karena melibatkan dugaan kekerasan dalam hubungan percintaan, serta masalah keadilan hukum terhadap korban kekerasan.
Analisis Kasus menggunakan cara pandang Perspektif Filsafat Hukum Positivisme :
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan Buku II, bab 19 dan 20 . selama hukum positif telah menetapkan bahwa pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang harus dihukum sesuai ketentuan hukum pidana, maka penegak hukum hanya perlu menerapkan aturan ini. Moralitas atau keadilan dalam kasus tersebut tidak relevan yang penting adalah apakah pelaku melanggar hukum yang berlaku atau tidak. Jika pelaku terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian Vina, maka aparat penegak hukum hanya perlu menjalankan perintah hukum dengan memberikan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan faktor moral atau sosial lainnya.
Menurut Hans Kelsen, kasus ini harus dilihat melalui sistem norma yang berlaku di Indonesia. Konstitusi Indonesia menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, norma hukum yang lebih rendah, yaitu KUHP, harus diterapkan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Selama proses hukum ini sesuai dengan aturan yang lebih tinggi (konstitusi dan KUHP), maka keadilan formal telah ditegakkan.
Mazhab hukum :
Analytical Positivism( John Austin ) Aturan yang dihasilkan oleh otoritas yang sah, dan tidak perlu terkait dengan pertimbangan moral. Hukum adalah hukum, dan tugas hakim atau aparat penegak hukum adalah menerapkan aturan yang ada tanpa mempertimbangkan keadilan atau moralitas di luar hukum tertulis.
Pure Theory of Law (Kelsenian): hukum harus diterapkan berdasarkan hierarki norma, di mana aturan yang lebih rendah (misalnya, undang-undang pidana) harus konsisten dengan norma yang lebih tinggi (konstitusi)
Pandangan dan Argumentasi Saya tentang Mazhab Positivisme dalam Hukum Indonesia