Di mata pemerintah, sosok Letjen Sjafrie Sjamsoeddin tidak ada masalah. "Jaminannya adalah Menhan, Purnomo. Saya tidak sembarang untuk bisa terima Wakil Menhan,"ujar Purnomo (Yusgiantoro -Menhan). KOMPAS, 7/1/2010.
Saya heran, kenapa setiap hari bisa muncul keanehan-keanehan logika dalam bernegara kita. Apa lagi yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Jangan-jangan kita sedang diberondong amunisi untuk pengalihan perhatian yang dilakukan pemerintah.
Pengangkatan Sjafrie mengundang penolakan dan protes dari mana-mana. Sjafrie dianggap bertanggungjawab dalam kasus kerusuhan Mei 1998 dan Tragedi Trisakti karena saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya. Ia pernah ditolak masuk AS pada Okt 2009 karena dianggap melanggar HAM. Penolakan ini pun bisa menyulitkan program pengadaan alutsista. Sjafrie menanggapi kontroversi itu sebagai hal biasa dalam era demokrasi. Imparsial melalui Rusdi M mengatakan pengangkatan itu menunjukkan SBY tidak peka dengan persoalan hak asasi manusia. Sumarsih, salah seorang orangtua korban peristiwa Semanggi, dalam jumpa pers HRWG, mengaku kecewa dan memprotes penunjukan itu. Demikian KOMPAS.
Hal seperti itu bolehlah kita duga sebagai bagian dari strategi SBY untuk keperluan apapun demi jalannya pemerintahan, misalnya 'menjinakkan' Gerindra (karena kedekatan Sjafrie dengan Prabowo) atau yang lain. Tetapi ada hal penting yang kasat mata dari pernyataan Purnomo, yaitu bahwa pemerintah telah menemukan jawaban atas misteri kerusuhan Mei 1998 dan peristiwa Semanggi. Maka pertanyaan atau pertanggungjawaban peristiwa kerusuhan tersebut (yang menyebabkan martabat bangsa terpuruk ke titik nadir) bisa ditujukan kepada pemerintah SBY. Sikap percaya diri pemerintah kalau mereka sudah tahu jawabannya tersirat dari kata-kata Purnomo bahwa dia berani menjamin soal Sjafrie. Bisa disimpulkan bahwa Sjafrie bersih, kalau jaminan itu datang dari Menhan Republik Indonesia.
Semoga setelah hari ini segera diajukan pertanyaan resmi kepada pemerintah tentang hal kerusuhan Mei 1998, siapa yang bertanggungjawab, harus diadakan penuntutan hukum secara terbuka, tidak ada lagi protes setiap tahun dari keluarga para korban kerusuhan, keluarga aktivis yang dihilangkan nyawanya oleh konspirasi militer-intelijen Orde baru, Suciwati-istri Munir. Sebagai bangsa kita pasti malu dan perih hati, setiap tahun menyaksikan demo-demo HAM seperti itu, dan pemerintahan inipun tidak tahu malu untuk setiap kali dengan bebal tidak bereaksi apa-apa. Mungkin bukan bebal tepatnya, tetapi tidak berhati.
Pengangkatan ini mungkin titik cerah untuk mulai membuka misteri itu, atau akan seperti hal-hal lainnya, tidak lebih dari permainan strategi demi kelanggengan kekuasaan, dengan dingin dan keji mengoyak-ngoyak luka lama.
Atau, memang pemerintahan (SBY) benar-benar tidak peka dan menganggap kerusuhan Mei 1998, peristiwa Semanggi, penghilangan nyawa aktivis benar-benar hal-hal yang biasa saja dalam strategi militer. Kalau memang demikian, benarlah kegundahan Gus Dur bahwa negeri ini sedang dikuasai mafia hitam.
