Sesaat setelah pertemuan Prabowo - Presiden Jokowi di Istana Bogor tiga pekan lalu, Prabowo mengisyaratkan dukungan kepada Jokowi dengan berkata bahwa menentukan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, dan beliau mendukung apapun yang diputuskan oleh Jokowi nantinya.
Tak kurang dari Fadli, bawahan Prabowo kemarin dengan nada bicara se- 'manis madu' berkata bahwa pasca penetapan putusan PN Jaksel atas gugatan Praperadilan BG, Presiden "HARUS" segera melantik BG menjadi Kapolri karena alasan ini dan itu. Agaknya sudah biasa bagi Fadli untuk berkata lain dengan bosnya, diduga juga termasuk menentukan apakah bosnya boleh bertemu si A atau si B, sebodo biar Jokowi sekalipun yang minta bertemu sebelum pelantikan Oktober 2014 lalu. Fadli tampaknya punya agenda bersama para tokoh KMP lainnya.
Pernah pula Ical sang Ketua Golkar dimintai pendapat soal kasus penundaan dilantiknya BG, beliau pun mengatakan semuanya adalah hak prerogatif Presiden, serahkan semuanya kepada kebijaksanaan Presiden. Kemarin dengan wajah sumringah, Ical mengatakan bahwa Jokowi "HARUS" segera melantik BG dengan alasan hukum sudah menetapkannya.
Sementara Azis sang Ketua Komisi III DPR, yang telah sangat akrab dengan BG, bahkan sebelum peristiwa fit n proper test BG malah bertandang ke rumah pribadi BG. Kemudian mem'proklamir'kan fit n propernya BG dengan riuh rendah penuh rekayasa disertai puja puji setinggi langit kepada BG. Azis bahkan berani mengancam telah mempersiapkan rapat hak interpelasi DPR apabila Jokowi sampai berani membatalkan pelantikan BG. Siapakah Azis sampai bisa seberani ini tindak tanduk politiknya.
Sementara Suryapaloh lewat Metro TV sudah pagi-pagi lantang menyuarakan Supremasi Hukum di atas Supremasi Opini, lupa bahwa peradilan bisa saja sesat, hakim sesat terbeli, penuh dengan keanehan kepatutan hukum, kepatutan jenjang kewenangan, dan sebagainya.
Tampaknya Jokowi seharusnya mengetahui kini lawan sudah menampakkan kulit aslinya. Jebakan sudah hampir menuju sempurna tinggal dimasuki oleh calon korban, Sang Presiden.
