Tunjangan anggota DPR yang mengandung kenaikan sudah cair. Tunjangan yang penuh pro kontra ini tidak bisa dibendung dan hanya bisa dilawan dengan gerakan anggota DPR mengembalikan langsung tunjangan yang sudah mereka terima. Anggota Fraksi PPP DPR Arsul Sani salah satu anggota yang berencana mengembalikan tunjangan tersebut.
"Besok saya akan menulis surat kepada Sekjen DPR berapa jumlah kenaikan tunjangannya. Saya pribadi akan minta Sekjen bahwa saya ingin kembalikan ke mana, saya akan minta rekeningnya," ujar Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (13/10/2015). (detiknews.com)
"Saya sudah janji akan mengembalikan dan itu akan saya laksanakan," imbuh anggota komisi hukum DPR itu. (detiknews.com)
Selain Arsul Sani, ada dua fraksi yang berencana mengembalikan tunjangan anggota DPR, yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Nasdem. Komitmen mengembalikan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto dan Wakil Ketua F-NasDem Johny F Plate.
"Kita tidak ingin cuma cari muka. Tapi kita ingin memulangkan," kata Bambang. (detiknews.com)
"Saya sudah minta kepada seluruh anggota NasDem, yang apabila dananya sudah ditransfer nanti akan dikumpulkan dan dikembalikan ke Setjen," ungkap Johny F Plate. (detiknews.com)
Komitmen para anggota DPR yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR patut diberikan apresiasi. Tetapi ga ada manfaatnya jika komitmen tersebut tidak direalisasikan dengan serius. Tunjangan DPR yang katanya sudah cair sejak awal bulan Oktober tetapi belum ada yang saat ini mengembalikannya. Apakah karena anggota DPR sangat sibuk?
Jika seseorang serius dengan komitmennya, maka tindakannya akan komitmen tersebut dilakukan dengan segera tanpa perlu diingatkan. Sayangnya, dari fakta yang ada, para anggota DPR harus diingatkan media baru ingat kembali komitmen mengembalikan tunjangan tersebut. Bagaimana jika tidak diingatkan media? Sangat diragukan komitmen mengembalikannya.
Anggota DPR terkesan menunggu dan tidak proaktif dalam mengembalikan tunjangan anggota DPR tersebut. Padahal, jika mengecek secara langsung atau melalui staf mereka, masalah pengembalian tunjangan ini bisa segera diselesaikan. Tetapi apa mau dikata, perkara mudah menjadi sulit dan lama karena tidak adanya kesungguhan dalam melakukannya.
Anggota DPR tidaklah perlu berkoar-koar mengembalikan kenaikan tunjangan untuk menunjukkan dukungannya terhadap penolakan rakyat atas kenaikan tunjangan tersebut. Cukup kembalikan saja dan tunjukkan bukti bahwa tunjangan tersebut sudah dikembalikan. Berteriak kesana kemari tanpa aksi nyata bukanlah sebuah sikap yang pantas dilakukan di tengah rendahnya kepercayaan publik kepada anggota DPR.
Semoga pernyataan mereka akan mengembalikan kenaikan tunjangan anggota DPR bukan sikap cari muka. Rakyat sudah bosan dan muak melihat tingkah anggota DPR yang ucapannya tidak bisa dipegang. Jangan sekedar bercuap, tunjukkan aksi nyata dengan mengembalikan kenaikan tunjangan tersebut.
Salam.