Kunjungan kerja atau biasa disingkat kunker adalah program yang paling dinanti-nantikan oleh setiao anggota dewan baik di DPR maupun DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Apalagi alasannya kalau bukan untuk menikmati jalan-jalan gratis dan mendapat uang saku yang bisa dibelanjakan saat melakukan kunker. Mempelajari sesuatu saat kunker? Ahh itu hanya kamuflase. Tetap saja yang berpikir adalah staf ahli mereka.
Kali ini rencana kunker yang perlu menjadi sorotan publik adalah rencana Komisi D DPRD DKI Jakarta mengajukan kunjungan kerja ke Rotterdam, Belanda, pada tahun 2016. Kunjungan dilakukan untuk menindaklanjuti kunjungan yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke kota tersebut.
"Kan kita sudah mendengar dia (Ahok) cerita, kita juga perlu tahu. Apa benar kunjungan yang dilakukan sesuai dengan yang diceritakan," kata Anggota Komisi D, Prabowo Soenirman di Gedung DPRD DKI, Selasa (6/10/2015). (Kompas.com)
Kita perlu mengingat bahwa Komisi D DPRD DKI ini adalah anggota dewan yang melakukan kunker paling ajaib se-Indonesia. Kunker ini dikenal dengan kunker "numpang kencing". Peristiwa ini terjadi ketika Komisi D melakukan kunker ke Bali. Komisi III DPRD Bali tidak berada di tempat saat Komisi D DPRD DKI datang ke kantor mereka dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu.
Akibatnya, rombongan Komisi D hanya beberapa menit berada di Gedung DPRD Bali tanpa agenda kegiatan yang berarti. Sebagian bahkan hanya menumpang buang air kecil di toilet yang ada di gedung tersebut. (Kompas.com)
Pengalaman buruk ini tidak dijadikan pembelajaran oleh Komisi D DPRD DKI bahwa kunker yang mereka kerjakan sebenarnya tidaklah begitu penting dan berpengaruh nyata dalam jalannya pemerintah. Apalagi yang mereka lakukan bukanlah studi banding untuk pembuatan Perda melainkan untuk melakukan pengawasan. Bukankah pengawasan dilakukan ketika program eksekutif telah dilaksanakan. Jika sekedar ingin membuktikan hemat saya cukup mengirim surat klarifikasi ke Rotterdam.
Aneh-aneh saja memang kelakuan para anggota dewan DKI ini. Rela jauh-jauh ke Rottterdam untuk membuktikan ucapan Ahok yang bukan menjadi ruang lingkup pekerjaan mereka. Sedangkan program Pemprov DKI banyak yang sudah dikerjakan namun tidak pernah terdengar mereka melakukan pengawasan atau sidak mendadak. Apakah karena kunker ke Rotterdam lebih menyenangkan dibandingkan membuktikan setiap ucapan Ahok dalam pengerjaan program eksekutif yang sudah dikerjakan?
Sangat sulit rasanya membayangkan jika para anggota dewan terhormat ini harus berjalan dari satu waduk ke waduk lain, ke daerah kumuh satu ke daerah kumuh lain, melihat lokasi-lokasi rawan banjir dan rencana pencegahannya. Pengawasan hanyalah kedok supaya bisa jalan-jalan ke Rotterdam dan menikmati uang sakunya. Jika serius dalam pengawasan mengapa harus jauh-jauh pergi ke Rotterdam? Banyak hal di Jakarta ini perlu diawasi oleh anggota DRPD DKI Komisi D.
Tidak pantas rasanya kunker ke Rotterdam jika melihat tidak efektif dan efisiennya pengawasan anggota dewan untuk program yang sudah berjalan di lapangan. Pengawasan di dalam saja tidak becus apalagi lah pengawasan untuk membuktikan ucapan Ahok. Tetapi yang namanya sudah putus urat malunya, wacana ke Rotterdam akan mereka perjuangkan mati-matian.
Semoga ke depan kita bisa mengamati dan mengingat dengan betul para anggota dewan yang otaknya hanya ada kunker saja. Supaya ke depan mereka-mereka yang hanya memikirkan kesenangan pribadi dan menghabiskan uang rakyat dengan hal-hal tidak perlu, tidak lagi menjadi anggota dewan,
Salam.