Lihat ke Halaman Asli

Palti West

TERVERIFIKASI

Hanya Orang Biasa Yang Ingin Memberikan Yang Terbaik Selagi Hidup. Twitter dan IG: @Paltiwest

Ujian Nasional yang Tidak Rasional

Diperbarui: 26 Juni 2015   06:39

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Gadget. Sumber ilustrasi: PEXELS/ThisIsEngineering

Tulisan ini hanyalah curahan hati (curhat) saya yang kesal dan kecewa melihat pemerintah yang tetap mengadakan Ujian Nasional (UN) meskipun sudah terbukti tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Ujian Nasional yang merupakan produk pemerintahan SBY-JK adalah sebuah sistem ujian yang digunakan sebagai penentu kelulusan siswa SMU, SMP, dan SD. Namun, mulai tahun ini UN hanya diberikan hak 60% sebagai penentu kelulusan siswa. Persentase yang sebenarnya cukup untuk menggagalkan kelulusan siswa. UN kali ini juga dibuat "lebih" aman dengan menggunakan pengamanan yang berlapis. Sehingga tingkat kecurangan bisa diredam.

Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh menjamin UN kali ini akan berjalan lancar dan tanpa kecurangan. Beliau menyatakan bahwa pihaknya telah mengupayakan pengamanan dengan melibatkan aparat kepolisian. dan Bahkan di beberapa SMA dilakukan pengawasan dengan pemasanganCCTV.

Ujian Nasional kali ini memang tidak rasional. Pengawasan yang sangat ketat ini ternyata membuat para siswa menjadi stress. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Arist Merdeka Sirait yang mengatakan bahwa kehadiran aparat keamanan membuat siswa makin tertekan. Pengamanan yang dilakukan aparat keamanan menggambarkan suasana yang mencekam dan tidak aman.

Selain dari pada pengamanan yang "berlebihan" UN kali ini juga tetap tidak rasional karena standar soal tidak bisa disetarakan untuk semua daerah. Masih timpangnya kualitas pendidikan di daerah Jakarta dan Jayapura (contohnya) akan membuat para siswa memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam menjawab soal. Apalagi jika perbandingan yang dilakukan antara pendidikan kota dan desa.

UN harusnya rasional dengan memperhatikan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Ketersediaan Guru di daerah terpencil dan sarana serta bangunan sekolah seharusnya menjadi prioritas utama dari pendidikan Indonesia. Dana UN yang mencapai RP.500 Milyar bisa digunakan untuk merenovasi sekolah dan menambah Guru di Sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Ketika semua sudah rasional maka UN yang rasional bisa dilaksanakan.

Semoga proyek seperti ini tidak terjadi lagi. Mari kita bangun pendidikan yang rasional dan beradab. Jangan seperti sekarang yang membangun pendidikan didasar bangunan yang rapuh.

Salam Pendidikan yang rasional.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline