Sidang anggota DPR tanggal 24 januari 2017 dengan agenda perubahan Undang-undang ASN No, 5 tahun 2014 membawa angin segar bagi tenaga honorer, guru tetap, guru tidak tetap, maupun guru kontrak.
Perjuangan dari punggawa pendidikan ini yang bukan dilakukan secara instan dan tidak mengenal lelah separtinya sudah mulai terlihat didepan mata. kemerihan dan senyum para honorer ini mulai merekah ketika wakil ketua DPR Fahri hamzah menanyakan kesetujuan anggota dewan yang yang dijawab degan kata "setuju " oleh sepuluh fraksi yang hadir saat itu.
Bocoran draft akademik revisi RUU ASN yang beredar terlihat adnaya beberapa perubahan pada UU ASN sebelumnya. Adapun perubahan itu muncul pada pasal 130 A yang berbunyi :
(1) Tenaga honorer , pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pns, dan tenaga kontrak yang bekerja terus menerus dan diangkap berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan samapai dengan tanggal 15 januari 2014, wajib diangkat menjadi pns secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensium sebagaimana dimaksud dalam pasal 90
(2) Pengangkatan pns sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , didasarkan pada selebriti seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan peagagkatan.
(3) Pengangkatan pns sebaimana yang dimaksud dilakukan dengan memperioritaskan mereka yang memili masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan , kesehatan, penelitian dan pertanian
(4) Pengangkatan pns sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya
(5)Tenaga honorer , pegawai tidak tetap , pegawai non-pns, dan tenaga kontrak diangkat menjadi pns oleh pemerintah pusat
(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap , pegawai tetap non-pns dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi pns sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi pns
Guru Tetap, Guru Tidak tetap di sekolah swasta dilibatkan atau diabaikan?
Penjelasan wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Arif Wibowo tanggal 21 desember 2017 yang dikutip pada media online detik.com menjelaskan bahwa langkah ini adalah untuk menyelesaikan urusan tenaga honorer , pegawai tidak tetap, harian lepas dan sebagainya. Ditambahkan pula bahwa dengan demikian pegawai yang bekerja diinstansi pemerintah diatas 5 tahun diharapkan problemnya dapat selesai.