Beberapa hari sebelumnya, penyidik Bareskrim mabes polri sudah memanggil Denny Indrayana untuk diperiksa hari ini, Jumat tanggal 6 maret 2015 jam 09.00 sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi payment gateway pengurusan paspor di kemenkumham RI. 12 saksi telah diperiksa, termasuk mantan menkumham RI Amir Syamsuddin.
Dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi jam 09.00 wib, ditunggu oleh penyidik sampai jam 15.00 wib Denny Indrayana tidak juga nampak batang hidungnya di Bareskrim Mabes Polri. Yang muncul justru kuasa hukumnya Heru Widodo yang mengatakan kepada media "Hari ini, profesor Denny ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga kami menghadap ke penyidik untuk permohonan pemanggilan ulang."
Waduh sibuk juga profesor Denny ini, banyak agendanya, sampai-sampai panggilan pemeriksaan penyidik bareskrim sebagai saksi, tidak diprioritaskan olehnya. Ia tidak memberi contoh baik kepada mahasiswa-mahasiswanya bagaimana sebagai warga negara yang baik harus menghormati suatu proses hukum.
Sepertinya Denny Indrayana sangat paham UU, bahwa tidak datang di panggilan I adalah hal biasa, belum akan menyebabkan dirinya dipanggil paksa oleh penyidik. Panggilan II juga masih boleh tidak hadir. Kalo panggilan III tidak hadir juga, baru penyidik akan melakukan jemput paksa atau penangkapan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan penyidik.
Di tempat lain, tepatnya di istana negara, sekitar jam 14.30 wib Denny Indrayana terlihat di Istana Negara untuk menemui presiden RI Joko Widodo. Karena tidak ada jadwal bertemu, tidak ada satu pejabat teras di istana negara yang mau dan bisa menemui Denny Indrayana, baik Presiden Jokowi maupun mensesneg Pratikno (mantan rektor UGM), sehingga Denny Indrayana ditemui oleh satpam dan penerima tamu di kementerian sekretaris negara.
Di istana negara Denny Indrayana mengatakan kepada media "Waktu rapat sama teman-teman sudah diputuskan, ini bukan kasus pribadi, tapi terkait dengan gerakan antikorupsi, jadi rapat tadi memutuskan kuasa hukum yang hadir ke sana. Sementara kami kemari untuk temui siapa saja yang bisa wakili Presiden." Oh, rupanya Denny Indrayana gak hadir untuk diperiksa sebagai saksi jam 09.00 wib di bareskrim, karena sibuk rapat dengan teman-temannya.
Menurut pendapat saya, Denny Indrayana ini profesor hukum yang keblinger. Kenapa saya bilang Denny keblinger? Ini beberapa alasannya ;
1. Diperiksa sebagai saksi koq mengatakan dirinya dikriminalisasi penyidik bareskrim Selama ini istilah kriminalisasi sering diutarakan untuk penyidikan terhadap pimpinan KPK yang dijadikan tersangka oleh mabes polri, mulai dari Antasari Azhar, Bibit Samad Rianto, Chandra M Hamzah, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Mereka semua statusnya sudah tersangka, makanya mereka teriak-teriak dikriminalisasi. Lah, Denny Indrayana ini baru mau diperiksa sebagai saksi saja sudah teriak-teriak dikriminalisasi.
Apakah Denny Indrayana tidak memahami pelajaran ilmu hukum semester I di fakultas hukum, bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa, lalu menjelaskan kepada penyidik sehingga peristiwa tersebut menjadi terang. Semua orang bisa menjadi saksi, sepanjang ia mengetahui tentang suatu peristiwa hukum, lalu dimana kriminalisasinya? LOL
2. Yang wajib didampingi penasehat hukum saat pemeriksaan adalah tersangka, seorang saksi tidak perlu didampingi penasehat hukum. Denny Indrayana kan profesor, guru besar hukum, yang sangat paham hukum, mengapa mau diperiksa sebagai saksi saja sudah menunjuk kuasa hukum, seperti sudah menjadi tersangka saja. Lagipula, buat apa dia bayar mahal-mahal kuasa hukum, pengetahuan hukumnya juga gak akan lebih pintar dari dirinya, yang kalo bicara tentang hukum sudah seperti paling pintar seIndonesia, padahal bertarung dengan Yusril Ihza Mahendra di berbagai forum pengadilan, skor kemenangan untuk Yusril 6-0.
Daripada duit Denny Indrayana habis buat bayar penasehat hukum, yang menurut film Godfather, ada quotenya yaitu "Lawyerscan steal moremoney with a briefcase than a thousand men with guns and masks." Mending duitnya untuk dikembalikan ke negara atas kerugian negara yang timbul atas korupsi yang (Mungkin) dilakukannya.