Pemerintah telah menetapkan pada tahun 2045 mendatang sejumlah target dan pencapaian sebagai sasaran untuk mewujudkan Indonesia Emas yang bertepatan dengan 100 tahun keberadaan bangsa ini. Dibungkus dalam visi Negara Nusantara Berdaulat dan Berkelanjutan, bentuk yang hendak diwujudkan dalam skala ekonomi adalah mematok target pendapatan perkapita sebesar dan USD23.000 hingga USD30.000 yang itu setara dengan negara-negara maju.
Semua langkah dan arah menuju target itu dirancang dalam apa yang disebut sebagai RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045 dengan tetap memberi fokus pada program yang sudah dijalankan selama ini. Berbagai program yang sudah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dan optimalisasi infrastruktur terbangun melalui pembangunan kawasan industri hilirisasi yang terhubung dengan infrastruktur konektivitas. Termasuk juga di dalamnya berupa kesinambungan IKN sebagai superhub perekonomian nasional, transisi energi menuju komitmen Net Zero Emission, menjaga konsistensi pembangunan pusat dan daerah, serta mengorkestrasi seluruh pelaku pembangunan yang tak hanya fokus pada Pemerintah, namun juga untuk swasta dan masyarakat umum.
Keyakinan bahwa langkah dan berbagai kebijakan yang diambil selama ini sudah tepat dan berada di jalur yang benar, terlihat dari sejumlah indikator makro ekonomi, melalui gambaran yang terlihat dari indikasi investasi dalam negeri yang tumbuh positif serta ditandai oleh indeks PMI Manufaktur yang mencatatkan pertumbuhan konsisten 25 bulan berturut-turut dan saat ini berada pada angka 52,3, menjadi bukti bahwa arah dan kebijakan yang diambil sudah benar,"kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Soft Launching Buku "Infrastruktur untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia" beberapa waktu lalu di Jakarta.
Ditambahkannya lagi, selain pertumbuhhan yang konstan positif hal tersebut juga ditopang realisasi investasi pada kuartal III tahun ini yang tercatat sebesar Rp374 triliun. Sementara untuk sektor bank, tercatat adanya pertumbuhan kredit modal yang positif. Semua lansiran data ini tentu tidak lepas dari langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah, utamanya dalam program Infrastruktur PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Menurut arahan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2021, pembangunan infrastruktur, terutama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), telah mengalami perubahan signifikan dalam pendekatan dan pendanaannya. Presiden menekankan pentingnya fokus pada proyek-proyek di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikelola oleh Kementerian dan lembaga teknis, dengan tujuan mendukung upaya penguatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan visi yang diusung oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun. Sayangnya, APBN hanya dapat menyediakan sekitar 37% dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu sekitar Rp2.385 triliun.
Menurut Menko Airlangga, hal ini menunjukkan bahwa sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur harus datang dari berbagai sumber lain, seperti kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Contoh konkretnya adalah pengembangan Kawasan Industri (KI), percepatan Program Smelter, dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Untuk memperjelas, Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 mencantumkan sebanyak 211 proyek dan 13 program dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan estimasi total nilai investasi sekitar Rp5.746,9 triliun. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan bandar udara, peningkatan ketahanan energi, pengembangan kawasan industri, dan penyediaan infrastruktur dasar.
Percepatan pembangunan PSN ini tentu saja memerlukan upaya debottlenecking atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada melalui fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, seperti percepatan pengadaan lahan dan pembiayaan. Selain itu, Pemerintah juga telah merancang peraturan-peraturan skema pembiayaan di luar APBN, seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.
Menko Airlangga juga menambahkan harapannya bahwa pembangunan PSN dapat terus berlanjut. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyampaikan pencapaian-pencapaian ini secara lebih sederhana kepada publik, sehingga mendapatkan dukungan yang kuat, sehingga program ini dapat terus berjalan. Indonesia telah mencapai banyak pelajaran berharga, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19 dan implementasi program Kartu Prakerja, yang juga perlu dijelaskan dan dibagikan kepada masyarakat secara efektif.