Pemerintah tak cuma berbicara tentang pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan berbentuk angka semata. Upaya lanjutanya berupa mendapatkan pertumbuhan yang solid setelah angka nasional tercatat di angka 5,17 persen pada triwulan II tahun 2023 itu hendak diikuti oleh peningkatan kualitas kesejahteraan yang. Kesempatan itu praktis terbuka karena saat ini situasi sosial dan pergerakan ekonomi yang terus membaik pasca pandemi, indikasinya ada pada penurunan rata-rata nasional pada tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang menurun. Satu kelompok masyarakat yang menjadi kontributor dalam upaya berkelanjutan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan itu datang dari kelompok perempuan.
"Salah satu yang perlu didorong adalah bagaimana kaum perempuan ini menjadi aktor untuk mendorong dan menopang kemajuan ekonomi. Jadi kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah tentu akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara di Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Untuk itu, kepada kelompok perempuan ini pemerintah menerapkan sejumlah langkah dan kebijakan yang memudahkan mereka dalam mengakses layanan keuangan formal. Wujudnya ada pada beleid dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan. Menurut Airlangga, dukungan serta pelibatan para pemangku kepentingan, membuat akses keuangan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8% pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1% pada tahun 2022.
Program SNKI ini memiliki maksud agar perempuan Indonesia bisa punya akses setara kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman serta terjangkau.Karena dengan kemudahan tersebut, akan tercipta dukungan bagi kegiatan produktif untuk perempuan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, membuat perempuan lebih mandiri dan ujungnya aktif dalam gerak ekonomi. Langkah tersebut menjadi bagian dari target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) kelima yakni "Kesetaraan Gender". Lewat SNKI komitmen pemerintah dalam isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dalam segala segi kehidupan, bukan sekedar kampanye belaka.
Dorongan kepada perempuan untuk terus berkembang melalui kesempatan yang telah diberikan direalisasikan dalam wujud peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital. Mengingat pemerintah juga telah meluncurkan beragai program dan kebijakan seperti fasilitas pembiayaan, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat dan Program Kartu Prakerja.
Kendati sudah berada di jalur yang tepat dengan tingkat inklusi yang tinggi, sejumlah kendala masih ada yang harus dibereskan. Salah satunya adalah aspek literasi, dimana saat ini angka literasi keuangan masyarakat baru mencapai 49,68%. Data yang secara langsung menjelaskan bahwa penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai para pelakunya.
Akibatnya yang terjadi kemudian di masyarakat bisa sangat serius, menyusul cerita-cerita tentang penipuan, investasi bodong, bahkan pinjaman online (pinjol) ilegal. "Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat," ujar Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.
Pada akhir sambutannya, Airlangga mendorong perempuan Indonesia mengambil langkah maju dengan mengambil tempat sebagai akselerator, fasilitator, dan agregator daripada Kredit Usaha Rakyat. Ini dengan tujuan akhir agar melalui berbagai upaya pemberdayaan, perempuan Indonesia dapat terus berkarya lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh, dan itu karena perempuan Indonesia," pungkas Menko Airlangga.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H