Sejumlah isu dan persoalan terus menjadi diskusi antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. Selain pelanjutan hasil kunjungan joint mission bersama Malaysia terkait ratifikasi EUDR yang merugikan produksi alam Indonesia utamanya sawit di Brussel beberapa waktu lalu, Indonesia juga mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Tema tersebut menjadi isu yang dibawa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saar menerima kedatangan Committee for International Trade (INTA) Parlemen Eropa di Jakarta beberapa waktu lalu.
Karena dari payung rencana kesepakatan menyeluruh tersebut, juga menyangkut isu perdagangan digital yang tak lain adalah juga prioritas Indonesia yang saat ini tengah memegang Keketuan ASEAN yang bentuk kongkritnya berwujud Digital Economy Framework Agreement (DEFA). "Harapannya platform digital trade dapat menjadi faktor pendorong ekonomi inklusif serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat turut serta dalam perdagangan global," ujar Menko Airlangga dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (19/06).
Kepada tamunya, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini bercerita tentang strategi Indonesia dalam masalah ketahanan pangan. Hal itu mengemuka seiring perubahan iklim global yang berpengaruh langsung kepada pengadaan kebutuhan dasar itu. Hal itu juga berkait dengan dukungan yang diberikan Uni Eropa dalam hal tindak lanjut komitmen kerja sama Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diluncurkan negara G7 untuk upaya transisi energi Indonesia.
Sehingga dari sisi pemerintah Indonesia, penekanan kembali atas komitmen kedua pimpinan negara dalam percepatan penyelesaian perundingan IEU-CEPA dengan target penyelesaian pembahasan substansi pada akhir 2023 menjadi isu yang harus jadi perhatian serius. "Karena penyelesaian Perundingan IEU-CEPA tergantung dari kesamaan pandangan dan posisi dari kedua pihak, harapannya bahwa implementasi perjanjian ekonomi yang komprehensif ini akan membuka peluang investasi yang lebih luas dan meningkatkan volume perdagangan antar kedua negara," tegas Menko Airlangga.
Tentang hasil join mission dalam isu sawit yang diketengahkan Indonesia dan Malaysia tersebut, pihak Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa memberi apresiasi, karena dari situ ada ruang bagi para pihak untuk berdiskusi lebih jauh tentang posisi masing-masing dan mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. "Kami menyambut baik pembentukan mekanisme konsultasi atau platform dialog (task force) antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa dalam rangka membahas Implementing Guidelines EUDR agar tidak membebani smallholders," kata Chair of INTA Committee MEP Bernd Lange.
