Airlangga Hartarto Bahas Penguatan Kerjasama Ekonomi dengan Inggris

Inggris atau United Kingdom menempati posisi unik diantara negara-negara Eropa Barat. Sebagai bekas imperium penguasa dunia abad pertengahan, negara ini punya tradisi kuat untuk bertindak secara mandiri dan lepas dari pengaruh negara-negara lain yang berada di zona benua biru tersebut. Keputusan untuk bertindak dan lepas sendiri itu terlihat dari keputusan mereka keluar dari Uni Eropa atau Brexit, yang suka atau tidak telah membuat berubahnya konfigurasi geo politik global.

Bagi Indonesia, di luar keputusan untuk keluar dari EU tersebut tak menjadi halangan atau bahkan bisa menjadi keuntungan tersendiri. Hal itu tak lepas dari status keketuaan Indonesia yang baru selesai untuk ASEAN 2023 setelah tahun sebelumnya menjadi ketua untuk G20 yang juga sukses menghasilkan sejumlah kesepakatan. Maka keberadaan Ingggris untuk kepentingan Indonesia tetap menjadi isu yang menarik, mengingat negara tersebut masih punya cukup daya untuk menjadi sub untuk pengembangan postur ekonomi dalam negeri dengan sejumlah rencana ekonomi yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi hijau, penerapan pembangunan berkelanjutan serta penerapan mata uang lokal untuk transaksi antar negara (Local Curency Settlement).

Meski dipihak lain, langkah Inggris yang bergabung dalam AUKUS bersama AS dan Australia yang secara langsung menabrak tatanan penguasaan senjata nuklir global dan menjadikan Indonesia terdampak atas strategi negara NATO tersebut, harus juga menjadi isu yang mendapat perhatian.  Ini terutama dalam kaitan konsep Indo Pasific yang menempatkan kawasan Samudra India dan Asia Tenggara menjadi pusat perebutan pengaruh antara Inggris (bersama AS, Australia dan Jepang, serta India) dengan Cina yang gencar mempromosikan  BRI (Belt and Road Initiative) nya.

"Indonesia mengapresiasi dukungan Inggris kepada Indonesia, baik dalam agenda Keketuaan ASEAN maupun relasi bilateral Indonesia -- Inggris yang telah dibangun dan dijaga dengan baik," ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Richard Graham, Utusan Perdagangan Perdana Menteri Inggris Bidang Perdagangan untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN  pada Rabu (7/6/2023).

Maka, selaku mintra wacana ASEAN Inggris memberikan dukungan terhadap 2 Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia terkait pengembangan kerangka inisiatif industri bersama kawasan dan penyusunan roadmap standar di kawasan untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, Inggris juga menyampaikan minat untuk mendukung prioritas ekonomi Indonesia terkait ketahanan pangan dan energi kawasan. Tak cuma itu, Inggris juga siap menjadi pendorong bagi percepatan program hilirisasi industri, ekosistem kendaraan listrik, dan ekonomi digital. Pihak Inggris juga menyampaikan perkembangan atas dukungannya dalam mengembangkan infrastruktur dan pendidikan di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan, "Terkait keinginan untuk mengoperasikan universitas di Indonesia, Inggris dapat berbicara dengan Universitas Brawijaya dan Kawasan Ekonomi Khusus Singasari di Malang. Dapat juga mengambil model kerja sama yang telah dilakukan oleh Monash University, Apple Academy dan IBM Academy".

Terkait masalah EUDR yang menjadi kritik Indonesia bersama Malaysia terhadap kebijakan industri minyak sawit kedua negara terhadap blok ekonomi tersebut, Airlangga berharap langkah itu tak diikuti Inggris. Mengingat negara itu juga tengah menyusun regulasi turunan dari regulasi Due Dilligence on Forest Risk Commodities nya  . Sebagai mitra strategis dan sesama Co-chair dari Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue, Indonesia mengapresiasi upaya Inggris yang mendorong dialog dan konsultasi dalam rangka memajukan isu keberlanjutan untuk komoditas hutan dan pertanian. " Kami harap Inggris tak menyusul EU dalam aturan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang  diskriminatif terhadap sejumlah komoditi ekspor unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit dan sangat merugikan petani kecil (smallholders).Indonesia siap bertemu serta menyamakan pemahaman bersama dengan pihak Inggris guna mencari langkah dan titik temu yang fair dan bersifat non-diskriminatif yang dapat diterima kedua pihak," tegas Menko Airlangga.