Berbagai langkah dan kebijakan diambil pemerintah untul terus dapat menjaga ketahanan pangan serta daya beli masyarakat. Langkah tersebut selain untuk mengamankan gerak ekonomi juga untuk antisipasi lanjutan terhadap situasi ekonomi global yang belum ada tanda-tanda peredaan dari gejolak konflik yang terus terjadi. Gejolak yang pada tahap tertentu telah diprediksi akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dari semula ada di angka 3,4 persen pada tahun lalu, turun ke angka 2,9 persen pada tahun 2023 ini.
Berbagai langkah terus dilakukan seperti bauran beragam kebijakan fiskal dan moneter, mulai dari level Undang-undang, seperti UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,, maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan yang terbaru aturan yang berkait dengan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang harus diparkir dalam negeri. Semua berujung kepada target untuk bisa menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun akibat inflasi sekaligus sebagai strategi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.
"Seperti aturan penenpatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang masih diproses melalui revisi PP nomor 1 tahun 2019 sebagai bagian penting dalam upaya menjaga likuiditas di dalam negeri. Semua hal itu berkaitan langsung kepada aspek ketahanan eksternal dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi utamanya dari harga-harga energi,"kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (4/3/2023).
Berbagai kebijakan tersebut semestinya sudah ada dalam kerangka kerja bersama antara Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), karena tugas utamanya adalah untuk mengendalikan Volatile Food (VF) di tengah peningkatan Administered Prices (AP) juga telah menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022 yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51% (yoy).
Tak cuma itu, dalam upaya tetap mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah juga mengalokasikan dana tidak kurang dari Rp104,2 triliun yang berfokus kepada sektor pertanian dan cadangan pangan. "Dana tersebut diperuntukkan antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan," lanjut Menko Airlangga.
Untuk pertanian dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan akses lebih mudah untuk peningkatan produksi petani melalui KUR untuk mesin dan peralatan pertanian serta KUR dalam kategori lebih mikro.
Melalui GNPIP pemerintah juga telah mulai mengantisipasi peningkatan aktifitas ekonomi serta inflasi di masyarakat seiring makin dekatnya bulan ramadan serta Idul Fitri 2023. "Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi. Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan," ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024.
