Salah satu keberhasilan pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 adalah pelaksanaan program Kartu Prakerja. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakternya yang berhasil menjangkau secara massif ke belasan juta penerima secara online yang kesuksesannya tidak akan serupa jika diselenggarakan secara offline. Keeberhasilan jumlah penerima program itu sebanyak itu tak semata terkait bagaimana penyaluran bisa dilakukan. Namun juga dalam hal seleksi calon penerima, mulai dari pendaftaran, penyaringan hingga penyelenggarakan pelatihannya yang semuanya melalui pemanfaatan teknologi digital.
"Jumlah pendaftar ada sebanyak 40 juta dan yang diterima sebanyak 16,4 juta. Semuanya tersebar di 514 kabupaten/kota. Hal yang juga menggambarkan bahwa infrastruktur digital kita relatif merata. Dari kuota yang diberikan ke daerah-daerah itu bisa terisi, dengan demikian sifat inklusif kartu prakerja menjadi tinggi. 212 kabupaten/kota diantaranya merupakan daerah miskin, sehingga target menjangkau banyak pihak dengan teknologi digital itu bisa diwujudkan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam program TVRI: Indonesia Bicara bertema "Program Prakerja Menjawab Tantangan Dunia Kerja"
Menuruta Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu, pelaksanaan program lewat platform digital itu menjadi pilihan terbaik, karena mustahil program tersebut ditangani oleh satu kementerian yang mengurusi 40,8 juta pendaftar. Jika tidak diselenggarakan secaa digital dan tak menggunakan Airtificial Intelejen dan menyaring calon yang ikut tentu akan sulit terlaksana.
Sekarang, saat pandemi covid-19 mulai mereda dan mulai mengarah jadi endemi. Pemerintah melalui Komite Cipta Kerja akan segera melaksanakan lanjutan program tersebut secara offline, seperti yang menjadi desain awalnya. Skema normal tersebut nantinya akan fokus kepada bantuan peningkatan skill serta produktifitas angkatan kerja dalam bentuk bantuan biaya pelatihan langsung plus insentif jika program selesai dijalankan yang itu mencakup skilling, reskilling, dan upskilling.
Secara landasan hukum, payung aturan juga sudah disiapkan melalui Peraturan Presiden RI nomor 113 tahun 2022. Sedangkan dari kementerian Peraturan Perubahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai aturan pelaksana juga telah dikeluarkan melalui Permenko Nomor 17 tahun 2022.
Rencananya, program Kartu Prakerja skema offline ini sudah akan berlangsung pada Triwulan pertama Maret 2023 dan persiapan sudah dilakukan sejak akhir tahun ini. Total peserta yang akan ikut serta ditargetkan sebanyak 1 juta orang secara hybrid, alias penggabungan online dan offline plus insentif yang juga menyesuaikan.