Salah satu tema dan isu prioritas Presidesi G20 Indonesia adalah transisi energi. Persoalan yang bermula dari jawaban kepada persoalan perubahan iklim yang dampaknya mulai terasa di berbagai sektor di seluruh dunia.
Persoalannya menjadi kian pelik, karena sebelum transisi terjadi, krisis energi pun muncul, sebagai dampak terhadap sejumlah persoalan geopolitik yang terjadi di sejumlah negara.
Maka wajar kemudian jika, tema transisi menjadi isu seksi mengingat ada banyak kepentingan dari para stake holder yang harus ditampung, disamping juga ada miliaran nyawa yang menggantungkan nasib kepada perubahan yang akan terjadi.
Sementara pada saat yang sama, membiarkan mereka yang masih bergantung kepada energi fosil untuk dimatikan begitu saja juga tidak mungkin dilakukan begitu saja.
Untuk itu, saat berbicara secara virtual dalam Special Event Road to G20 by HIMPUNI dengan tema "Guarding Energy Transition in Indonesia and Beyond: High Level Policy Discussion on Promoting Investment, Financing and Development of Renewable and Green Eenergy", Selasa (25/10/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa isu terkai krisis energi harus ditangani tanpa mengorbankan proses transisi energi yang juga terus dilakukan.
"Transisi energi harus adil, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang. Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat dan target tersebut tidak boleh tergelincir,"
Dengan status sebagai pemegang Presidensi G20, komitmen Indonesia sendiri secara tegas telah diwujudkan dalam berbagai langkah. Terakhir, Indonesia secara resmi juga mendeklarasikan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada tahun 2030. Itu tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru. Sementara untuk jika dengan dukungan internasional, target yang ingin dicapai ada di angka 43,20%.
Adapaun untuk rencana transisi energi bersih, sektor industri perlu inovatif dalam akuisisi teknologi dan investasi. Dengan investasi dan teknologi yang tepat, Indonesia dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghindari kelaparan, anomali cuaca, serta tenggelamnya pulau di Indonesia maupun di Pasifik. Di sisi ini, karena disadari bahwa energi adalah pendorong gerak ekonomi, maka program transisi yang dilakukan akan fokus kepada pengurangan intensitas karbon dan memberi manfaat bagi setiap rumah tangga.
Bentuk rincian program yang telah disiapkan pemerintah antara lain dalam bentuk beberapa skema, antara lain dalam bentuk pajak karbon. Ada pula investasi hijau yang ternyata juga cukup menarik bagi kalangan pasar modal dan publik. Adapun sejumlah inisiatif seperti minimalisasi penggunaan plastik berganti dengan bahan organik sedikit banyak akan turut mengubah pola pikir masyarakat untuk mau dan tergerak memulai kehidupan bersih, hijau serta berkelanjutan. Untuk memastikan semua rencana dan inisiatif itu berjalan, kerjasama dan kemitraan, publik, swasta atau BUMN harus turut serta di dalam proyek ini.