Sebagai negara produsen minyak nabati terbesar dunia, pemerintah berusaha untuk terus memberi perlindungan kepada industri kelapa sawit yang masuk dalam kategori strategis ini. Sehingga meski sedang menghadapi masalah terkait pandemi covid-19, namun program yang berkaitan dengan ekonomi hijau, berkelanjutan dan inklusif untuk sektor ini terus digalakkan.
Karena masalahnya tidak cuma sekedar angka dan data secara ekonomi, namun lebih dari itu yakni berkaitan dengan pemenuhan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Persoalannya tidak sekedar masalah penataan pada sektor hulu, namun juga bersangkutan dengan faktor eksternal seperti inflasi tinggi, lonjakan suku bingan, lonjakan harga pangan dan gangguan rantai pasok perdagangan komoditas pertanian dunia dimana kelapa sawit juga ikut terpengaruh.
"Untuk itu, di tengah krisis yang terjadi saat ini yang jadi kepentingan pemerintah adalah, memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian di pasar global, termasuk minyak nabati, menjadi salah satu fokus utama,"kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar United Nations Economic And Social Council (UN-ECOSOC) High Level Political Forum (HLPF).
Bagi Indonesia sendiri, yang juga menjadi perhatian penting adalah penciptaaan lingkungan yang kondusif serta penyediaan sumber daya dan keterampilan untuk mendukung petani kecil dalam mewujudkan produksi berkelanjutan atas komoditas yang digunakan untuk menghasilkan minyak nabati.
Karena di luar itu semua, sebagai produsen utama minyak nabati dari kelapa sawit serta kelapa, Indonesia juga berkepentingan dalam hal memastikan status keberlanjutan pada seluruh bidang terkait komoditas ini. Perwujudan langkah itu semua antara lain dilakukan lewat pemanfaatan smart farming pada perkebunan kelapa maupun dukungan replanting bagi petani sawit.
"Mari kita melipatgandakan upaya kita untuk mencapai SDGs, dan menetapkan jalan kita menuju komunitas global yang lebih tangguh, termasuk melalui promosi dan pengembangan minyak nabati yang berkelanjutan," tutup Menko Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
