Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara dengan data pertumbuhan ekonomi yang sudah kembali ke level pra-pandemi. Semua itu tidak lepas dari kebijakan belanja counter cyclical yang diambil pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keberhasilan tersebut harus dilihat sebagai buah dari strategi tepat pemerintah yang melihat persoalan ini bukan sekedar masalah kesehatan. Sejak awal merebaknya virus covid-19, pemerintah sudah menyadari untuk tidak secara membabi buta meniru dan menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh badan kesehatan dunia (WHO), agar menerapkan strategi lockdown atau penguncian aktifitas total, demi menekan sebaran virus tersebut. Sejumlah pertimbangan non ekonomis, sosial bahkan politik ikut menjadi dasar alasan mengapa pada akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan sendiri, berupa pembatasan gerak sosial secara terbatas dan bertingkat-tingkat.
Penerapan strategi pembatasan secara bertingkat itu secara bersamaan juga diiringi dengan sejumlah langkah dan strategi bidang ekonomi karena tetap harus keluar rumah untuk mencari rezeki, sesuatu yang sejak awal disadari pemerintah tak akan bisa dilakukan secara drastis. Sejumlah program, kebijakan yang sifatnya membantu masyarakat untuk bisa keluar dari tekanan keadaan karena mandegnya aktifitas dan bisnis gencar dilakukan.
Menyeimbangkan antara pembatasan aktifitas dan menjaga aktifitas ekonomi masyarakat itu yang kemudian diaplikasikan oleh lembaga dan kementerian pemerintahan presiden Joko Widodo dalam wujud strategi Counter Cyclical. Sebuah kebiakan yang secara umum bisa diterjemahkan sebagai salah satu langkah pemerintah dalam upaya menjaga agar belanja negara bisa meminimalkan kerusakan akibat covid-19.
Atau dengan kata lain, yang disebut dengan counter cyclical itu adalah meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi, namun menaikkan pajak saat ekonmi sedang booming dan mengurangi pengeluaran. Dalam bentuk realnya, counter cyclical adalah berupa perlindungan langsung kepada masyarkaat dalam bentuk penanganan kesehatan, memberi bantuan langsung masyarakat yang paling rentan terdampak. Di bagian lainnyanya, membantu UKM dan usaha kecil dalam bentuk stimulus usaha, termasuk bisnis besar untuk bisa bergerak dan tumbuh secara positif.
Atau dalam bahasa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, langkah pemerintah yang gencar memberi bantuan serta kumudahan untuk dunia usaha yang paling terdampak, adalah cara terbaik yang harus diambil. "Seperti sektor ritel dan pariwisata, dua bidang ini praktis sangat terbantu oleh subsidi yang disediakan pemerintah. "Sementara untuk masyarakat yang terdampak langsung, pemerintah membantu dengan menyediakan sejumlah jaring pengaman jika ada sektor yang mengalami kendala baik secara operasional maupun administrasi,"ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Hingga Desember 2021 ini, realisasi program PEN sudah mencapai 69,8 persen dengan rincian 66,7 persen untuk kesehatan, 81,5 persen untuk perlindungan sosial, 70,9 persen untuk program prioritas,insentif usaha sebesar 100%, serta dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 47,9%.
Adapun program yang baru adalah jaminan kehilangan pekerjaan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Perubahan alokasi untuk beberapa komponen PEN diantaranya yakni penanganan kemiskinan ekstrem, program padat karya, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
Untuk tahun 2022 yang sebentar lagi menjelang, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp414 triliun, dalam melanjutkan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) bidang kesehatan dan perlindungan masyarakat sebesar Rp414 triliun. Semua jika dirinci terdiri dari Rp117,9 triliun untuk bidang kesehatan sebesar, perlindungan masyarakat Rp154,8 tirliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun. "APBN tahun 2022 masih akan fokus kepada penanganan pandemi, sehingga APBN menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19,"tutup bakal Capres di Pilpres 2024 tersebut.
