Pemerintah menetapkan ketahanan pangan masuk dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024. Prioritas itu diwujudkan dalam bentuk agenda peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Sementara kebijakan fiskal yang diterapkan dalam APBN 2022 juga memasukkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas pembangunan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dijelaskan dalam APBN 2022 yang mengambil tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural tersebut, anggaran ditetapkan mencapai Rp76,9 triliun. Semuanya terarah untuk sejumlah program yang terdiri dari, peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan penuh gizi, beragam, serta berkualitas. Untuk peningkatan produktivitas serta peningkatan pendapatan petani dan nelayan yang antara lain melalui dorongan untuk mekanisasi dan penggunaan teknologi. Ada juga untuk Diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Serta Perbaikan iklim usaha dan daya saing maupun untuk penguatan sistem pangan berkelanjutan.
"Kita mengambil langkah ini karena pertanian menjadi salah satu yang tetap resilient di tengah pandemi, mampu tumbuh di situasi pandemi, bahkan berkontribusi kepada ekspor", kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara via zoom dalam Kongres 9 Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) yang berlangsung di Kalimantan Tengah, Selasa, (30/11/2021).
Untuk itu, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengutarakan, Pemerintah melakukan berbagai upaya menjaga ketahanan pangan tersebut melalui empat strategi. Pertama, peningkatan keterjangkauan akses pangan masyarakat melalui pemanfaatan digitalisasi pasar yang bekerjasama dengan BUMN dalam sistem distribusi lintas antara daerah surplus dengan yang defisit.
Kedua,menjaga ketersediaan stok pangan lewat peningkatan produktivitas dalam negeri serta mengupayakan kegiatan yang sebelumnya tergantung dari negara lain. Ketiga, agar terjadi peningkatan kualitas, perlu adanya penerapan budidaya pertanian dan pasca panen yang sama baiknya.
Dsertai pemenuhan standarisasi sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) dan menjaga Pemenuhan Sanitary dan Phytosanitary (SPS). "Terakhir dan tak kalah penting adalah menjaga ketahanan serta keberlangsungan sumber daya alam, antara lain dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah, diversifikasi budidaya, pemakaian pupuk organik serta menjaga irigasi," ujar Menko Airlangga.
Semua strategi dan rencana yang dipaparkan Airlangga itu adalah bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap upaya menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan berperan vital bagi kehidupan suatu bangsa. Sekaligus menggambarkan rencana target rinci pemerintah terhadap nasib rakyatnya.
