Indonesia tak bisa hanya terpaku sebagai produsen utama minyak kelapa sawit dunia dan mengandalkannya pola dagang konvensional seperti yang selama ini sudah dijalankan dalam memasarkan produk non migas andalan ini.
Tantangan perdagangan internasional yang berkelindan dengan konflik kepentingan antara satu negara dengan negara lain, serta beragam kepentingan bisnis yang melatari, telah menjadi pelajaran bahwa kepentingan satu negara atau blok perdagangan tetap menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa menghanguskan.
Rencana Uni Eropa hendak melarang BBM dari biosolar atau sawit masuk ke kawasan itu melalui rancangan RED II yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa, adalah bukti bahwa status sebagai produsen utama dan dominan, tak selalu berbuah keuntungan.
Rancangan Komisi Eropa tersebut tak lebih dari sekedar taktik perang dagang, atau upaya proteksionisme terselubung. Pasalnya, minyak nabati sejenis sawit yang dikeluarkan benua tersebut seperti Bunga matahari dan kacang kedelai kalah ekonomis disbanding sawit.
Belajar dari rencana pelarangan itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu mempertimbangkan langkah progresif dengan menyiapkan kerangka kerja berbeda untuk bisnis ini, yang tujuannya tetap sama. Menjadikan kelapa sawit sebagai leading sector serta tetap menjadi salah satu penyumbang utama devisa negara.
Pendekatan menyeluruh yang memuaskan semua pihak itu menjadi landasan kerja utama, karena secara bisnis dan ekologi, usaha perkebunan kelapa sawit ini sudah pasti punya nilai kompetitif lebih, salah satunya menjadi bahan dasar bioenergy baru diluar BBM konvensonal.
Mengapa sawit layak masuk sebagai satu sumber potensi energy baru, karena minyak ini telah diuji dan mampu menggantikan BBM yang bersumber dari energy fosil.
Program B20 pemerintah hingga green enery atau penggunaan 100 persen minyak nabati sebagai penggerak mesin dan beragam kendaraan lain sudah mulai menunjukkan tanda=tanda positif.
Bahkan rencana pengolahan minyak kelapa sawit sebagai pengganti avtur, atau green Avtur oleh Kementerian ESDM, yang menjadi salah satu kunci penolakan Eropa terhadap minyak sawit Indonesia, dalam waktu dekat segera direalisasikan.
Maka dapat dibayangkan betapa potensi besar yang dimiliki oleh sawit Indonesia jika mampu mewujudkan sawit sebagai pengganti BBM Konvensional tersebut. Selain juga berapa banyak devisa yang bisa dihemat jika rencana Kementerian ESDM yang bekerjasama dengan lembaga penelitian ITB tersebut bisa terwujud. Karena dengan green avtur atau juga penerapan B100 yang dicanangkan terlaksana dalam kurun 5 tahun ke depan, Indonesia justru akan menjadi negara eksportir minyak,, bukan lagi net importer BBM seperti yang selama ini terjadi dan kerap membebani APBN pemerintah.
Sehingga menaikkan status sawit sebagai bioenergy masa depan Indonesia, dimana penggunaannya menjadi bagian tak terpisahkan dari gerak dan mobilitas manusia sehari-hari bukan sekedar impian belaka.