Saya sering ditanya: “Apa sih enaknya tinggal di Yogyakarta yang pemerintahannya masih berbentuk Kerajaan?”.
Sebagian besar orang-orang yang tidak kenal Yogyakarta, pasti menganggap DIY adalah sebuah provinsi yang feodal – terbelakang secara demokrasi.
Coba kalian simak lagi hidup kami.
Kami adalah warga Yogyakarta yang gelisah, kemudian di media sosial mulai ngrasani. Mulai dari ngrasani pemerintahan, ngrasani pelayanan publik, ngrasani Sang Raja, ngrasani masalah sosial hingga ngrasani mantan, semua kami lakukan di media sosial.
Lihat sekali lagi, di kota kalian yang katanya demokrasi, yang demokrasinya hanya diukur dari pemilihan Gubernur, pernah tidak seberuntung kami?
Diundang oleh Sang Penguasa – Orang Nomor Satu di Provinsi – disuruh ngrasani secara langsung!
Kami yang biasa sembunyi di balik akun media sosial, yang awalnya hanya berani ngrasani pemerintahan di Angkringan – Warung Kopi, diminta hadir di Kepatihan (Kantor Gubernur) dan ngrasani secara langsung kepada Sang Raja dan jajaran Kepala SKPD.
Piye Rajaku, lebih demokratis mana, Rajaku atau Gubernurmu yang hasil pilkada itu?
Jujur, kami bukan siapa-siapa, hanya rakyat jelata yang tidak jelas, tidak punya jabatan, dan tidak berdarah biru. Malah, setengah dari kami, tidak lahir di Yogyakarta.
Yogyakarta adalah sebuah kota yang tidak akan bisa disamakan dengan kota lain dan tidak akan pernah menjadi kota lain. Yogyakarta ya Yogyakarta. Hadir dengan segala keunikannya.
Ibarat rumah, Yogyakarta adalah ruang keluarga. Kami bukan serambi dari Negara lain, bukan ruang tamu yang bisa dimirip-miripkan dengan Negara lain.