JAKARTA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, membuka Workshop Evaluasi Nasional Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 bagi Tenaga Ahli P3MD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Selasa (12/11), di Hotel Ciputra Grogol, Jakarta.
Acara ini dihadiri juga oleh Staff Khusus Presiden RI Prof. Erani Yustika, Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana Abdul Muis, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Eko Sri Haryanto, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi, Dirjen PPMD Taufik Madjid, Sekretaris Ditjen PPMD Rosyidah Rachmawati serta jajaran Direktur di Ditjen PPDM Kemendesa.
Workshop evaluasi ini dikuti oleh 800 lebih peserta, yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait, ASN lingkungan Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT, Tenaga Ahli PSD Provinsi dan Kabupaten, TA MIS PID, dan TA PMD dan jajaran Konsultan Nasional Pusat.
Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui dan mereview capaian program inovasi desa bidang pengembangan SDM Tahun Anggaran 2019, membangun kesepahaman untuk melakukan beberap strategi terkait monitoring dan program evaluasi desa, khususnya untuk perkembangan SDM di desa. Dan kesempatan ini juga menjadi ajang sosialisasi eHDW dan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara scorecards konvergensi desa.
Dalam sambutannya, Dirjen PPMD Taufik Madjid memberikan laporan pelaksanaan workshop evaluasi di hadapan Menteri Desa dan undangan lainnya. Kegiatan ini kata Taufik, berkorelasi dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan prioritas pengembangan SDM. Ditjen PPMD Kementerian Desa senantiasa mempersiapkan diri, bekerja menyukseskan pengembangan SDM sebagai salah satu prioritas kerja pemerintahan Jokowi di periode kedua.
Hingga November 2019, sebanyak 71.884 orang yang telah mengikuti pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Dan total jumlah KPM yang telah mengikuti pelatihan konvergensi pencegahan stunting di desa kurang lebih 65.053 orang atau 90, 05 persen dari jumlah KPM yang sudah dibentuk.
"KPM bertugas untuk menggerakkan kegiatan rembuk stunting, yakni melalui musyawarah desa dengan pemerintah desa dan BPD. KPM juga bertugas menggerakan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai ruang bagi warga untuk bergotong royong mendorong kegiatan promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa,"papar Taufik.
Baca Juga: Mendes Pahlawan Stunting
Ditjen PPMD juga bekerjasama dengan Bank Dunia dalam mengembangkan aplikasi e-HDW untuk memfasilitasi pencegahan stunting.
Dalam sambutannya membuka acara workshop, Mendes Abdul Halim mengucapkan rasa syukurnya bertemu dengan para pahlawan desa. Dimana program-program berhasil piramidanya tidak akan terlalu tajam. Artinya, semakin sedikit warga Indonesia yang miskin, sengsara, terkena stunting dan seterusnya, karena program dan kerja keras para TA dan pendamping desa.
"Saya bersyukur, hari ini bertemu dengan para pahlawan desa. Ketika kita berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kejayaan NKRI, maka kita juga bisa disebut pahlawan," kata Mendes Abdul Halim.