Tahun ajaran baru sudah melaju setengah babak di bulan Juli, tapi kisah dan polemik belajar online dalam payung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) belum usai. Hari demi hari, masalah dan keluhan terus bermunculan layaknya daun yang berguguran.
Cerita keluhnya relatif sama. Adalah tentang keterbatasan akses pendidikan dari sisi sinyal, smartphone, kuota internet, hingga faktor geografis seperti jarak rumah menuju ke sekolah.
Saking banyak dan kompleksnya masalah pendidikan di era pandemi ini, disinyalir, Mas Nadiem bersama Kemendikbud akan kewalahan dalam menghadirkan kebijakan.
Terang saja, kalau masalah pendidikan kian bergemuruh, landasan prioritas dan berfokus pada salah satu titik maupun tema tertentu saja tidak cukup untuk menyudahinya.
Tambah lagi, PJJ ini antara masalah yang satu dengan masalah lainnya merupakan satu kesatuan dalam hubungan sebab-akibat. 1 masalah muncul, maka masalah tersebut langsung terlihat seperti sedang beranak-pinak.
Misalnya, anggaplah ada anak yang terkendala belajar online karena tidak punya smartphone, sedangkan jarak antara rumahnya ke sekolah cukup jauh.
Dari sini, kemungkinan yang bisa dilakukan oleh anak tadi adalah, mengunjungi rumah teman, mengunjungi warung internet, serta tempat keramaian lainnya. Namanya juga anak-anak, kita tidak bisa mengontrolnya setiap detik agar mematuhi physical distancing. Jadi?
Terlepaslah sejenak perhatian anak tadi terhadap protokol kesehatan. Bahaya corona pun mengancam anak tadi. Tapi, semoga saja tidak. Ini hanyalah prasangka yang kemungkinan saja bisa terjadi di suatu hari.
Yang terpenting di hari ini adalah, bagaimana caranya pemerintah dan stakeholder pendidikan di berbagai penjuru bumi Indonesia mampu memberikan akses pendidikan yang menjangkau seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
Kebutuhan anak-anak yang belajar daring difasilitasi, kebutuhan anak-anak yang belajar secara luring juga difasilitasi. Mereka sama-sama punya hak.
Untuk memenuhi hak-hak anak ini, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun ikut berkomentar. Beliau mengatakan bahwa seharusnya Nadiem membuat peta kebutuhan PJJ secara rinci.
"Berapa sih anak sekolah Indonesia yang ada 72 juta orang itu, tidak punya ponsel? Berapa anak punya ponsel pintar tapi enggak punya kuota? Berapa sekolah yang tidak sanggup melaksanakan PJJ? Dan seterusnya," ujar Syaiful dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/7).