A. Komunikasi Politik
Sebelum memahami makna dari komunikasi politik, perlu diketahui dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Menurut Harold Lasswell komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Lasswell, 1960). Kemudian menurut Louis Forsdale komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa komunikasi adalah sebuah proses/tindakan pemberian pesan kepada seseorang dalam bentuk tertentu yang kemudian memberikan respon atas pesan yang diberikan.
Selanjutnya pengertian politik mengacu pada sebuah cara/ tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang/sekelompok orang tertentu. Menurut Max Weber politik adalah usaha untuk ikut ambil bagian dalam kekuasaan atau usaha untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan, baik antarnegara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu negara (Weber, 1994). Sedangkan menurut Harold Lasswell politik adalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Dari pengertian sebelumnya dapat dipahami bahwa politik adalah sebuah kegiataan yang didapatkan untuk mempengaruhi seseorang/kelompok yang mana mereka memiliki kekuasaan dengan tujuan agar mendapatkan apa yang diinginkan oleh yang mempengaruhi (Lasswell, 1960).
Setelah memahami konteks dari komunikasi dan politik. Tentu dapat memahami konteks dari komunikasi politik. Menurut Maswadi Rauf komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik (Rauf, 2011). Sedangkan menurut Jurgen Habermas, meskipun tidak secara langsung mendefinisikan komunikasi politik, Habermas mengembangkan konsep "ruang publik" yang sangat relevan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang bebas dan rasional antara warga negara sebagai dasar demokrasi yang sehat (Zakiyah, 2024). Lalu menurut Pippa Norris komunikasi politik dalam demokrasi sebagai proses interaktif yang berkaitan dengan transmisi informasi antara politisi, media berita, dan publik. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa komunikasi politik adalah sebuah konsep dalam ilmu politik yang mempelajari proses penyampaian pesan-pesan bernarasi politik yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi atau memobilisasi individu atau kelompok sehingga membentuk ruang publik antara pemerintah,media dan masyarakat.
B. Demokrasi
Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa yunani yakni Demos dan Chratos, Demos artinya rakyat sedangkan Chratos artinya pemerintahan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian menurut Larry Diamond, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi esensial yakni kompetisi yang bermakna dan meluas di antara individu dan kelompok (khususnya partai politik) untuk semua posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, dan tingkat kebebasan sipil dan politik (Diamond, 1999). Dari dua konsep diatas dapat dipahami bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berpusat pada rakyat dimana rakyat memiliki kebebasan politik serta partisipasi politik yang bersifat inklusif dan mampu ikut serta dalam memilih dan menentukan setiap kebijakan pemerintah. Demokrasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung hak-hak rakyat karena dalam demokrasi "human rights" merupakan esensi penting yang harus dijalankan oleh negara.
Demokrasi juga berkaitan dengan liberalisme atau kebebasan karena adanya kesadaran akan logika demokrasi dalam individu membuat liberalisme muncul sebagai alat dalam menjalankan roh demokrasi. Kebebasan yang dilaksanakan tidak akan mengalami kekacauan namun kesejahteraan namun perlu untuk diperhatikan bahwa kemajuan ini hadir apabila semua aktor dalam negara dapat memahami konteks demokrasi secara mendalam. Jika melanggar konteks ini maka demokrasi akan mengalami kegagalan sistem yang menciptakan kemunduran terhadap etika politik. Oleh karena itu liberalisme yang dijalankan harus berada dalam kesantunan dan kemaslahatan yang harus diadopsi dan dipelajari.
Kemudian demokrasi erat kaitannya dengan partisipasi politik dan opini publik di mana partisipasi politik harus dijalankan untuk melaksanakan asas kerakyatan dalam demokrasi. Rakyat harus dilibatkan dalam setiap keputusan negara dan tidak hanya bergantung dalam partisipasi politik dalam konteks pemilu tetapi juga keterlibatan aktif dalam diskusi dan pembentukan opini. Menurut Goodin dan Niemeyer dalam jurnal mereka yaitu "When Does Deliberation Begin? Internal Reflection versus Public Discussion in Deliberative Democracy" yang diterbitkan di jurnal Political Studies pada tahun 2003. Berpendapat bahwa pembentukan opini publik terjadi melalui dua tahap refleksi internal dan diskusi publik. Selain itu Goodin dan Niemeyer menekankan pentingnya media dan institusi demokratis dalam menyediakan informasi yang akurat dan beragam untuk mendukung proses pembentukan opini yang berkualitas (Goodin & Niemer, 2003).
C. Media dan Opini Publik
Media merupakan alat untuk menyalurkan sebuah informasi atau pesan dalam kegiataan komunikasi. Dalam komunikasi politik media merupakan sarana penyampaian informasi atau pesan, yang sangat penting peranannya dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Termasuk didalamnya dalam bidang politik. Media komunikasi merupakan sarana bagi partai politik untuk menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya, melakukan kampanye, mengusung kandidatnya, membangun citra, dan menyosialisasikan agenda partai serta hal-hal lain yang terkait dengan organisasinya (Qadri, 2020). Salah satu bentuk media komunikasi politik yang digunakan adalah media sosial.