Barang Kebutuhan Pokok (bapok) adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Harga barang kebutuhan pokok yang tidak stabil menyebabkan masyarakat tidak bisa mengatur anggaran belanja rumah tangga sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.
Pada masyarakat miskin hal itu pasti akan menurunkan tingkat kesejahteraannya. Bila harga bapok tidak bisa dikendalikan timbul ekspektasi masyarakat harga akan naik. Akibatnya harga akan naik terus. Harga bapok yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan inflasi tinggi sehingga pada akhirnya mengganggu perekonomian.
Ketersediaan barang mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok. Maka pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan stok barang kebutuhan pokok untuk dapat mengendalikan harganya. Gangguan terhadap bapok selain pada saluran distribusi juga disebabkan oleh ulah para spekulan.
Kasus Venezuela
Kebutuhan bapok itu perlu diperhatikan dari sudut pandang konsumen maupun produsen dan pedagang. Kasus negara Venezuela bisa menyadarkan orang bahwa produsen, pedagang bapok jangan dimatikan. Di negara Amerika Latin itu, produsen dan pedagang barang tidak termotivasi karena pemerintah royal mengimpor barang kebutuhan tanpa menumbuhkan produsen, usahawan atau pedagang lokal.
Ketika harga minyak turun, pemerintah yang harus membeli barang impor anggaran belanjanya terkuras. Sedangkan produsen lokal tidak bisa memenuhi permintaan. Barang tidak ada harganya melambung tinggi. Ekonomi merosot dengan drastis. Masyarakat marah. Seandainya banyak produsen dan pedagang lokal maka pemerintah tidak akan bangkrut.
Peran Kementerian Perdagangan
Di situlah peranan Kementerian Perdagangan yang selain mengurusi kecukupan stok dan harga bapok juga berperan untuk memperhatikan aspirasi para pedagang.
Pada hari raya keagamaan permintaan akan bapok meningkat cukup tajam. Pada siklus itu para spekulan melihat peluang untuk menjual barang dengan harga yang tinggi misalnya menahan barang di gudang dan melepaskannya saat harga naik. Pada saat itu dan juga pada saat terjadi gejolak harga, peran pemerintah pusat maupun daerah diperlukan sekali dalam bentuk operasi pasar atau mencegah para spekulan mempermainkan harga barang kebutuhan pokok.
Kementerian Perdagangan berada di tengah-tengah pusaran kesibukan itu seperti dimintakan oleh Presiden Joko Widodo dalam ratas (rapat terbatas) baru baru ini. Kementerian Perdagangan telah bergerak ke daerah-daerah melakukan koordinasi.
Kondisi geografis Indonesia sangat menantang untuk penyediaan pasokan bapok dan distribusinya ke daerah yang memerlukan. Infrastruktur yang terbatas rentan dimanfaatkan oleh spekulan sehingga harga barang bergejolak. Bank Indonesia menyatakan bahwa dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah.