Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko "Jokowi" Widodo diminta segera menormalisasi keadaan sungai di ibu kota yang mengalami rusak parah.
Permintaan itu, diutarakan langsung oleh Presiden ke-V RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat menghadiri "Konvervasi Tumbuhan Lokal Bantaran Kali Ciliwung", di kawasan bantaran kali Ciliwung, Condet, Bale Kambang, Jakarta Timur,
Minggu (10/11/2013).
"Ketika Jokowi baru saja dilantik menjadi gubernur, saya katakan salah satu hal yang harus dikerjakan ialah kembalikan keadaan sungai-sungai di Jakarta," ujar Megawati.
Menurutnya, banyak pemerintah daerah sekitar ibu kota yang menilai normalisasi banyak sungai seperti Ciliwung merupakan tanggungjawab pemprov DKI. Padahal, kenyataannya tak demikian.
Megawati mencontohkan, mata air Sungai Ciliwung sebenarnya berada di luar ibu kota.
"Pas saya presiden, iseng-iseng kalau kata orang Betawi bilang, saya minta dicarikan sebenarnya mata air Ciliwung itu di mana. Itu kan pertanyaan mudah dan dibantu teknologi, satu jam saja bisa diketahui. Tapi sebulan saya tunggu, berita itu tidak masuk-masuk," ucap Megawati.
Karena tak kunjung dapat jawaban dari kalangan birokrat, Megawati kala itu meminta bantuan dari masyarakat biasa untuk melacak sumber mata air Sungai Ciliwung. "Sampai akhirnya diketahui, matah air Ciliwung berada di Mega Mendung, Jawa Barat," tukasnya.
"Karenanya, saua beraharap Pak Jokowi bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta, untuk bersama-sama melakukan normalisasi sungai. Misalnya Sungai Ciliwung atau Pesanggrahan, dan 12 sungai lainnya," pintanya.
Komentar saya atas tulisan ini:
Jokowi adalah seorang gubernur atau pejabat pemerintahan,yang secara struktural berada dibawah presiden, namun dengan sistem otonomi daerah sekarang ini, dimana seorang gubernur, bupati dan walikota (catt: dalam hal ini adalah merupakan kader parpol) dipilih langsung oleh rakyat, maka "mereka" lebih mendengar ketua parpol nya daripada atasannya dalam sistem pemerintahan yang berlaku.