Reshuffle Kabinet dan Kondisi dalam Negeri

Sekitar sepuluh bulan setelah melantik kabinet kerjanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/8/2015) memutuskan untuk merombak kabinet kerjanya. Keputusan perombakan tersebut dilakukan Presiden Jokowi setelah melakukan perundingan dengan wakilnya Jusuf Kalla (JK).

Hasilnya, terdapat lima menteri yang diganti dan satu orang yang dipindakan posisinya, mereka adalah Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang diganti oleh Thomas Lembong, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo digantikan oleh Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil digantikan oleh Darmin Nasution, Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto digantikan oleh Pramono Anung dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago diganti oleh Sofyan Jalil yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian.

Jika dilihat, perombakan kabinet kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukanlah tanpa alasan. Kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak kondusif, mulai dari nilai tukar rupiah yang rendah, kelangkaan dan tingginya harga daging sapi, dan adanya pengaruh devaluasi mata uang Yuan menjadi beberapa pertimbangan yang mungkin diambil Presiden Jokowi untuk mereshuffle. Disamping itu, alasan lain yang mungkin diambil adalah karena kinerja beberapa menteri tersebut yang kurang maksimal dalam menjalankan tupoksinya.

Perombakan kabinet kerja ini diharapkan dapat mengatasi sejumlah masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Namun, beberapa pihak menyakini bahwa perombakan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak yang signifikan karena beberapa diantara menteri baru tersebut memiliki performa yang kurang maksimal dalam kepemimpinan sebelumnya.

Misalnya saja, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai kurang maksimal dalam memimpin BI karena beberapa kebijakannya yang tidak konsisten. Kemudian, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang dianggap memiliki pandangan yang berseberangan dengan beberapa pelaku usaha. Kemudian, Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai hanya sebagai penjaga kepentingan Ketua Umum PDIP Megawati di Kabinet Kerja Jokowi.

Beberapa hal lain yang fakta lain juga menunjukkan bahwa penunjukkan beberapa menteri baru tersebut tidak lantas membuat kondisi dalam negeri yang seketika membaik. Bahkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 12 Agustus 2015 tidak dapat terbendung. IHSG ditutup dengan pelemahan sebesar 143 poin atau 3,10 persen menjadi 4.479,49. Pelemahan juga terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bahkan hingga 13 Agustus 2015, posisi rupiah berdasarkan sumber Limas semakin memprihatikan pada level Rp 13.845/USD.

Belum adanya tanda-tanda positif dari reshuffle Kabinet Kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 12 Agustus kemarin bukan berarti keputusan tersebut salah. Tindakan yang salah adalah tidak adanya keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan. Disamping itu, tidak semua perubahan dapat terjadi dalam waktu singkat, begitupun dengan kondisi perekonomian di dalam negeri Indonesia yang membutuhkan waktu untuk pulih kembali.

Tindakan yang dapat kita lakukan saat ini adalah mendukung keputusan tersebut, sehingga para menteri tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.