Cipanas, Jawa Barat | Sekian hari yang lalu, Pemerintah Pusat mengumumkan sejumlah nama sebagai calon Pimpinan (Badan) Otorita Ibu Kota Negara; siapa pun yang nanti terpilih, ia (akan) memiliki otoritas penuh, sejalan dengan cetak biru, untuk membangun IKN hingga Pemerintah NKRI pindah total ke tampat baru tersebut.
Para kandidat tersebut adalah, (i) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M, Gubernur DKI Jakarta 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017, dan kini Komisaris Utama Pertamina; (ii) Ir H Tumiyono, MBA, (iii) Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si, Bupati Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang juga penikmat kopi, (iv) Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D, saat ini sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
Semua kandidat tersebut, berpeluang terpilih; namun, menurut banyak orang, yang paling berpotensi adalah (i)Basukit Tj Purnama, sebab ia memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, (ii) Bambang PS Brodjonegoro, jika menggunakan role model BJ Habibie sebagai Kepala Badab Otorita Batam, ketika itu, ia juga Menristek.
Dengan demikian, jika personil (Badan) Otorita Ibu Kota Negara terpilih dan terbentuk, maka kemungkinan, pertama, misalnya, bentuknya (dulu) Badan Otorita Pulau We Aceh, atau otritas Pelabuhan Bebas, yang kini entah bagaimana nasibnya dan Otorita Jatiluhur. Pada model ini, Badan Otorita, langsung atau beroperasi di tempat, serta memiliki kewenangan penuh pada daerah operasiaonal.
Yang kedua, seperti Badan Otorita Batam, Ketuanya adalah Prof Dr BJ Habibie; kantornya ada di Cawang, Jakarta. Tapi, di Batam ada Badan Pelaksana, dengan Kepala Badan Pelaksana sebagai penanggungjawab operasional setiap hari.
Nah, jika menggunakan role model yang pernah ada yaitu Otorita Batam, maka Bambang PS Brodjonegoro, mengungguli BTP. Tapi, jika ditambahkan dengan pengalaman mengelolah Administrasi Pemerintahan, maka BTP lebih berpeluang dari Bambang.
Lalu, bagaimana dengan adanya penolakan terhadap BTP? Beberapa rekan dosen mengatan, "Apa urusannya dengan mereka; tak ada dasar untuk menolak BTP?" Betul juga, siapa yang memimpin Otorita IKN bukan urusan orang-orang yang melakukan aksi tak jelas; mereka hanya buat gaduh di area publik.
Namun, jika tepat sebagaimana prediksi banyak orang bahwa BTP akan ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua (Badan) Otorita Ibu Kota Negara, maka, juga, terjadi kemungkinan, yaitu (i) jika menggunakan role model era Habibie, maka BTP tetap sebagai Komisaris Pertamina, dan ia menunjuk Kepala Badan Pelaksana, (ii) BTP merangkap dua jabatan, yang sama-sama bersifat teknis/operasional dan konsep, (iii) jika melihat pola kerja BTP selama ini, maka ia (akan) fokus pada/di Otorita IKN.
Jika pilihan ke (ii) dan (iii) yang diambil BTP, maka ia akan bekerja sesuai cetak biru yang ada, plus menata orang yang pindah ke IKN; dilanjutkan sekitar 20 tahun ke depan (atau ikuti durasi Otorita Batam sampai terbentuk Kodya Batam), hingga IKN memiliki Walikota atau perangkat sipil lainnya sebagai Ibu Kota RI, (prediksi saya, Ibu Kota Negara cukup sebagai Kota Madya yang Metropolis; bukan seperti DKI Jakarta yang setingkat Provinsi).
Lalu, apakah BTP akan mencapai kedudukan sebagai Walikota Baru atau Pertama di IKN? Kemungkinan itu terbuka atau ada; jika itu yang terjadi, maka ia akan mengakhiri pengabdiannya ke/pada Bangsa dan Negara sebagai Walikota IKN.
BTP akan selesai pada posisi itu, bukan sebagai Wakil Presiden atau pun Presiden RI, sebagaimana 'dikuatirkan' banyak orang dan kelompok. Penyebabnya, mereka belum bisa menerima 'Dwi Minoritas' yang melekat pada diri BTP.