Lenteng Agung, Jakarta Selatan | Sudah sekian lama DKI Jakarta tanpa Wagub, tapi agaknya Gubernur mampu menata semua hal yang ada di Pemda. Dan, mungkin saja, adanya Wagub di DKI Jakarta, bukan suatu yang mendesak.
Buktinya, segala sesuatu di Jakarta berjalan, beres, lancar, serta "Nikmati Saja." Sehingga DPRD DKI Jakarta, hingga saat ini, belum (mudah-mudahan tidak) memutuskan siapa yang mengganti Wagub sebelumnya.
Padahal, 21 Februari 2020 yang lalu, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera telah menyerahkan usulan dua nama Cawagub kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan; namun, hingga sekarang, belum ada kabar berita dan kepastiannya.
Lamanya memutuskan tersebut, tentu karena Gubernur DKI Jakarta harus mempertimbangkan banyak hal; termasuk, sosok tersebut harus seirama, senada, sehati, dan sejiwa dengan dirinya.
Itu juga bermakna, Wagub tersebut, yang sementara dalam proses pemilihan, adalah sosok yang sama dan sebangun, serta sepadan dengan Gubernur; jika tidak, maka (akan) terjadi berbagai kendala ketika menjalankan dan mengelola pemerintah di DKI Jakarta.
Dari dua nama yang diusulkan ke Gubernur tersebut, Ahmad Riza Patria (pengusaha dan politisi dari Gerindra) dan Nurmansjah Lubis (politisi dari PKS), memiliki peluang yang sama, (i) sama-sama berlatar sebagai politisi serta kader politik di/dalam partai yang memadai; (ii) Ahmad Riza Patria berlatar pengusaha, sedangkan Nurmansjah Lubis besar serta bertumbuh di PKS; (iii) dua-duanya juga punya kesamaan tidak pernah memiliki pengalaman di pemerintahan, misalnya sebagai Walikota atau pun Bupati.
Dengan kualitas dan pengalaman kedua calon Wagub seperti di atas, monggo googling info tentang mereka, apakah pas atau sesuai kebutuhan Pemda DKI Jakarta? Mungin hal seperti itu juga yang menjadi pertimbangan Gubernur DKI Jakarta, sehingga sejak Januari yang lalu, ia belum memutuskan 'siapa yang menjadi pilihan.'
Selain itu, perlu diingat bahwa Wagub tersebut, yang dipilih, ditunjuk, atau diangkat, siapa pun dia, adalah orang yang benar-benar memiliki pengalaman berkarya di area Pemerintah. Wagub tersebut setidaknya mampu mengimbangi kinerja Gubernur atau bahkan melebihi Sang Gubernur.
Wagub tersebut bukan sekedar pendamping dan penolong yang sepadan dengan Gubernur, tapi juga seseorang yang pandai menata kota. Dalam arti, ia bisa mengisi kekosongan pada hal-hal yang belum atau tidak diperhatikan oleh Gubernur. Ia juga seseorang yang bisa diterima oleh para pendukung dan 'anti Gubernur' yang sekarang
Apakah kedua calon Wagub yang diusulkan Gerindra dan PKS memiliki kriteria paripurna seperti di atas? Jika tidak, maka lebih baik DKI Jakarta tanpa Wakil Gubernur. Toh, masa jabatan Gubernur yang sekarang tinggal sebentar atau tidak terlalu lama; serta Gubernur yang sekarang, terlihat mampu mengurus semuanya. Nah. Benar juga.
Pendapat bahwa 'Biarkan Jakarta Tanpa Wagub' tersebut, ternyata bukan melulu dalam pikiran saya. Tadi, saat makan siang bersama beberapa teman, mereka pun berpendapat yang sama. Walau rada kocak, salah satau terman berkata, "Satu Anies Baswedan di Jakarta sudah membuat Jakarta seperti ini, apalagi ada dua Anies!" Seorang teman lain, langsung bertanya, "Maksudnya Apa Prof?