Srengseng Sawah, Jakarta Selatan--Kontrak karya (KK) Freeport dan Pemerintah RI, ditandatangani Tahun 1967 atau pada masa Presiden Soeharto, berlaku selama 30 Tahun atau hingga 1997. Diikuti dengan, sejak tahun 1967 Freeport Setor Pajak ke RI.
Tahun 1991, saat masa KK pertama hampir selesai, Freeport dan Pemerintah menandantangani KK Kedua.
Salah satu ketentuan pada KK II adalah divestasi saham 51% ke/oleh Pemerintah. Dalam artian, RI menguasai saham Freeport sebesar 52%. Namun, proses divestasi untuk mencapai 51% tak terselesaikan.
Agaknya pada Era Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo BY, urusan divestasi 51% Freeport 'tidak terurus' hingga Era Jokowi.
Pada masa Jokowi lah, ia sangat serius mengakuisisi Freeport. Jokowi menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewakili Pemerintah. Jokowi memerintahkan kepada Tim Negoisasi yang mewakili Pemerintah agar bertahan pada kesepakatan yang telah disetujui tahun 1991, namun diingkari oleh Freeport dengan berbagai alasan, serta tak ada tekanan serius dari Pemerintah
Hasilnya, 27 Agustus 2017, Freeport dan Pemerintah mencapai kesepakatan
- Freeport Indonesia sepakat untuk melakukan divestasi 51% saham ke Indonesia
- Freeport Indonesia berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun sampai Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.
- Freeport Indonesia sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya (KK)
#trang
Saat itu, Ignatius Jonan menyatakan bahwa, "Presiden menyetujui berdasarkan UU Minerba ada perpanjangan maksimum 2 x 10 tahun yang persyaratannya ditulis dalam IUPK. Perpanjangan bisa diajukan sejak sekarang. Kalau dipenuhi bisa diperpanjang. Hasil perundingan sesuai instruksi Presiden untuk mengedepankan kepentingan nasional namun tetap menjaga iklim investasi."
Sri Mulyani dalam kesempatan itu mengatakan,
"Ketiga kesepakatan itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan tidak mudah untuk diselesaikan. Namun, pemerintah berusah lebih keras lagi supaya bisa disepakati lebih cepat.
Kami optimis bisa menuangkan ini dalam waktu dekat. Perundingan ini tidak mudah, Presiden sangat tegas menjaga kepentingan Indonesia. Dengan 3 hal itu maka perpanjangan izin operasi bisa diberikan kepada Freeport."
Proses negoisasi pun terus berlanjut, menurut Presiden Jokowi, "Kita tidak boleh mundur sejengkal pun." Ignatius Jonan dan Sri Mulyani pahami betul keteguhan tersebut, sehingga mereka pun tetap pada keinginan Pemerintah. Dan, semuanya itu membawa hasil yang sangat memuaskan.