Lenteng Agung, Jakarta Selatan---Sejak dilantik pada 16 Oktober 2017, usia kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah menuju 100 hari kerja. Tentu pada duruasi tersebut, belum banyak hal yang mereka perlihatkan kepada warga Jakarta.
Namun, ada tiga program strategis dan utama pernah disampaikan oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, pertama, melakukan rekonsiliasi dengan berbagai golongan untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di Jakarta; kedua, fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas; dan terakhir, ketiga, mengonsolidasikan birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta (lihat image). Itu bermakna, selama 100 hari pertama mereka bekerja, maka Gubernur dan Wakil Gubernur fokus pada ketiga program utama tersebut.
Dengan demikian, jika mau menilai keberhasilan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur pada 100 hari pertama, maka membandingkan hasil yang dicapai dengan program atau fokus utama yang telah disampaikan.
Menurut para pendukungnya, Gubernur dan Wagub telah mewujudkan janji-janji mereka pada saat kampanye Pilkada; dan semuanya itu membahagiakan warga Ibukota. Bahkan, ada petinggi Parpol dan juga DPR RI, menilai kinerja 100 hari Gub dan agub DKI Jakarta sebagai suatu prestasi yang sangat baik.
Dokumentasi Jakarta News
Melihat program 100 hari di atas, maka tentu setelah 100 hari hasilnya sangat nyata. Coba perhatikan- Pernyataan pribumi. Dalam pidato politik pertamanya di Balai Kota, Gubernur menyebut kata pribumi; hal tersebut langsung memicu kontroversi di tengah masyarakat.
- Membuka Monas untuk kegiatan umum. kwasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan, jadi sebisa mungkin steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak. Peraturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, termasuk Monas. Aturan tersebut dibuat turunannya berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004
- Hanya mengadopsi KJP Jokow-Ahok menjadi KJP Plus. Namun, lambat cair. Dan membuat bingung para pesertanya
- Menaikan Upah Minimum Propinsi dari 3.4 Juta menjadi Rp 3,6 juta per bulan atau naik sebesar Rp 200.000 dibandingkan UMP sebelumnya, yakni Rp 3,4 juta per bulan. Tidak sesuai janji kampanye, sehingga membuat ribuan pekerja berdemo dan melepaskan dukungan padanya
- Uji coba OK Otrip, namun tak berlanjut dalam praktek
- Kembali hadir tukang parkir tak berseragam Pemda DKI di ruas-ruas jalan besar atau pun area pasar dan trotoar. Sementara, trotoar pun kembali menjadi lalu lalang orang dan kendaraan roda dua.
- Memfasilitasi PKL untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Pasar Tanah Abang, sentra tekstil terbesar di Asia Tenggara, semakin semrawut, macet, dan nyaris tak ada cela untuk pejalan kaki. Termasuk, di trotoar jalan-jalan protokol, kini boleh menjadi tempat Pedagang Kaki Lima. Wilayah sekitar pasar-pasar tradisional di Jakarta, kembali tak teratur.
- Lingkungan sekitar Stasiun Kota, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Manggarai, Juanda, Cikini, dan lain-lain kembali penuh dengan Gerobak Pedagang. Termasuk di sekitaran Lapangan Jatinegara, kembali macet dan kujmuh
- Lebih parah lagi yaitu, kali atau sungai. Mulai dari sungai-sungai dan Pintu (Pengendali) Air sekitar Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Jati Padang, Manggarai, Menteng, sampai Sunter dan Tg Priuk kembali menjadi 'bak sampah.' Bahkan, ketika ramai banjir melanda Jakarta, Om Gubernur pun berkata,"Bapa Ibu berusaha agar megatasi banjir;" Awasi selama 24 jam.
- Jumlah anggota TGUPP yang fantastis. 73 anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan dengan anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang. Padahal pada Pergub Nomor 83 Tahun 2013 yang disusun oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, disebutkan anggota TGUPP paling banyak beranggotakan 7 orang.
- Pencabutan aturan larangan motor. Padahal sesuai Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Agaknya, Pemda DKI yang sekarang tak menyadari bahawa jalan tersebut merupakan kawasan ring 1 yang menjadi akses vital pejabat negara maupun tamu dari mancanegara saat berada di Jakarta.
- Rumah DP 0 Rupiah. Janji kampanye untuk warga kelas bawah, pekerja informal, penghasilan di bawah Rp 3 juta/bulan. Faktanya, tak seperti itu.
- Pada jam 10.00 pagi, sejumlah Kantor Kelurahan di Jakarta Selatan masih sepi; pegawainya entah ke mana. Juga, ada Kantor Kecamatan yang masih kosong di bagian layanan publik. Atau, pada jam kerja, sejumlah PNS Kodya yang jalan-jalan di Mall dengan seragam coklat Pemda DKI Jakarta.
- Becak kembali beroperasi di Jakarta
Itulah prestasi gemilang dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, untuk warga DKI. Ke depan, mungkin akan muncul hal-hal yang lebih cemerlang dan luar biasa. Oleh sebab itu, wahai Warga DKI Jakarta, bersabarlah karena Gub dan Wagub kalian telah dan akan berbuat yang terbaik untuk kalian.
Waduh. Ternyata 14 prestasi pada 100 hari tersebut, nyaris tak menyentuh apa yang pernah disampaikan oleh Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan berjumlah 73 orang.
Opa Jappy | Lembaga Edukasi dan Advokasi Publik Indonesia Hari Ini
#####
SUPLEMEN
Beberapa hari sebelum dilantik, Sudirman Saud telah publikasikan AB-SU PROGRAMS atau Program 100 hari Anies Baswesdan -- Sandi Uno. Berikut resume AB-SU Programs yang saya himpun dari berbagai Media Nasional
Kelompok Kegiatan Pertama: