Suatu ketika di masa lalu, tepatnya April 2014, Joko Widodo, masih sebagai Calon Presiden, ada dan hadir di Papua. Pada waktu itu, sejumlah besar warga Papua dari desa, lembah, hutan, dan gunung menyambut kehadiran Joko Widodo. Ia disambut bagaikan 'Koreri' yang ditunggu untuk perubahan serta menggenapi pengharapan masa depan mereka.
Ketika itu, "Mereka menangis dan mengeluarkan air mata;
bukan air mata kesedihan,
bukan air mata duka dan nestapa,
bukan air mata kelaparan.
Tetapi, air mata sukacita, air mata kegembiraan, air mata kekaguman, air mata yang bercerita tentang diri yang papa, merana, dan derita, air mata pengharapan; pengharapan masa depan yang lebih baik.
Ada juga yang berseru. "Jokowi ko saja tra ada yang lain." Ko pasti Presiden," atau "Jokowi kamu saja tidak ada yang lain. Kami pasti Presiden, ....;" Rugaya penjual makanan, juga berkata, "Orangnya sangat sederhana sekali. Saya kaget dan tidak sangka sekali, ... ;" Jimmy Demianus Idjie, "Tak ada pesta penyambutan, namun rakyat menyambutnya dengan bahagia dan senang. Ini bukti ia benar-benar dicintai rakyat, ......." [Opa Jappy/Kompasiana].
Kini, tiga tahun kemudian, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata telah membuktikan adanya perubahan yang cukup signifika di Papua. Misalnya adanya sejumlah peningkatan infrastruktur (baru) fisik, antara lain jalan raya, pos-pos di perbatasan, harga BBM yang meluncur turun, serta menurunnya kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun, semuanya bukan berarti permasalahan lainnya yang terjadi di Papua, sejak lama mau pun baru, sudah terselesaikan.
Ternyata, di sana-sini masih banyak hal yang belum mencapai harapan, tidak terjamah, tak berubah sehingga butuh penanganan yang lebih holistik, terpadu, dan lintas institusi. Hal tersebut terbukti dari paparan dan diskusi pada Seminar Nasional "Tiga Tahun Pemeritahan Jokowi JK Untuk Papua," yang diselenggerakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 18 Desember 2017, hari ini, di Auditorium LIPI, Jl Gatot Subroto Jakarta.
Pada seminar tersebut, Kepala Tim Kajian Papua LIPI Dr Adriana Elisabeth, mengungkapkan dan mengakui adanya perubahan pembangunan di Papua, terutama infrastruktur fisik. Semuanya itu karena komitmen pemerintah Jokowi-JK dalam membangun Papua berdasarkan 4 Pilar, Nawacita, dan Demokrasi serta HAM. Selanjutnya menurut Andriana Elisabeth,
"Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM telah membentuk tim terpadu untuk menanggulangi kasus pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat.