Pentingkah ABAS sebagai Provinsi Aceh Barat Selatan, lepas dari NAD!? Lihat image/peta di atas, bentangan wilayah dari Utara ke Selatan tersebut, cukup luas dan kaya dengan potensi alam, bumi, laut, serta parisata, yang bisa menunjang ongkos sebagai daerah Tingkat I.
Walaupun baru kemarin (April 2013 yang lalu)tokoh ABAS mengdeklarasi, namun keinginan warga dan tokoh ABAS untuk menjadi Provinsi sendiri sudah ada sejak tahun 2003.
Antusias menjadi Provinsi itulah yang menjadikan sejumlah tokoh dari Aceh Selatan, Aceh Barat Daya (Abdya), Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat dan Aceh Jaya, membanjiri Meulaboh, calon Ibu Kota ABAS.
Harapan mereka, Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), setelah 2014, akan ada Keptusan Pemerintah Jakarta, untuk menjawab aspirasi masyarakat ABAS tersebut.
Menurut salah satu tokoh ABAS, “Yang penting kita mendesak pemerintah pusat untuk segera mengrealisasi pemekaran jangan sampai hingga waktu 2016, karena pada tahun itu presiden RI bukan lagi SBY, jadi kita terus termakan janji pemerintah, ...”
Agaknya rencana pembentukan provinsi ABAS tersebut, bukan melulu karena ketimpangan pembangunan di NAD, namun juga kecintaan ABAS ke/pada NKRI. Masyarakat yang tak mau menjadi alat politik yang dimainkan oleh orang-orang mantan GAM, yang berkuasa melalui partai lokal di NAD.
Zeta, salah seorang penulis di Kompasiana pernah menulis bahwa ada enam penyebab pemekaran, yaitu
- Perbedaan suku bangsa. Sebenarnya perbedaan ini tidak semata-mata berbeda tetapi ada unsur orang ‘non aceh’ tidak mau/enggan disebut orang ‘aceh’. Karena aceh akan diidentikkan dengan ‘aceh’ yang terkena DOM. Orang ‘aceh’ kebanyakan adalah orang-orang yang serba salah, mereka digebuk kiri kanan. Setiap pergerakan bisa disalah artikan. Sedikit kekiri akan digebuk TNI dan sedikit kekanan digebuk GAM. Orang orang yang ‘non aceh’ tidak mau dalam posisi susah semacam itu. Ketika Helsinki Agreement (HA), lebih banyak NKRI dengan GAM bukan dengan rakyat aceh keseluruhan. Sehingga pasca HA yang menguasai aceh sepenuhnya adalah GAM. Keengganan rakyat ‘non aceh’ didominasi oleh ‘aceh’ ikut menguatkan isu itu.
- NKRI. ‘non aceh’ hampir bisa dipastikan adalah merah putih, sedangkan ‘aceh’ selalu dalam himpitan sehingga tidak berani bersikap untuk memilih GAM atau NKRI. Memilih GAM akan diburu TNI dan memilih NKRI akan basmi oleh GAM. ‘non aceh’ mengusulkan pemekaran sebenarnya adalah sebagai salah satu cara keluar dari kesulitan. Tetap NKRI tanpa bisa dikejar GAM. Isu bendera dsb itu hanya ikutan dari isu besar NKRI vs GAM.
- Intimidasi GAM. Hidup di aceh memang ada kesulitan sendiri, yaitu terror GAM. Sampai saat ini GAM masih eksis dengan isu dan intimidasi. Pemilu atau pilkada di aceh hanyalah main-main. Siapa yang bisa deal dengan GAM maka dia akan menang, karena rakyat takut diculik. Demokrat dan SBY sudah membuktikan. Dijamin menang dan dapat suara 100% kurang sedikit. 2009 Demokrat menang mutlak di aceh. Dan 2014, Gerindra akan mendapat suara 100% kurang sedikit untuk tingkat pusat karena Prabowo sudah deal dengan petinggi GAM.
- Kristenisasi. Isu ini adalah isu yang dibawa oleh GAM untuk menimbulkan antipati kepada ALA-ABAS. Orang-orang Islam dibawa kepada suatu pemahaman semu terhadap keadaan Aceh agar mereka mendukung GAM dan menjadikan Aceh itu dalam satu provinsi NAD.
- Memecah belah Aceh. Isu ini juga yang dibawa oleh GAM untuk melemahkan pemekaran.
- Berebut kekuasaan. Secara nyata memang semua pejabat di aceh dikuasai oleh ‘aceh’ lebih khusus adalah bagi-bagi kekuasaan diantara GAM. Sehingga mereka memarginalkan non GAM apalagi ‘non aceh’.
Di samping itu, muncul lagi tuntutan lama untuk pisah dari Aceh, menurut bebeberapa warga ABAS, karena adanya keinginan pemerintah NAD/dengan eks GAM, memaksa bendera bulan bintang menjadi bendera provinsi, mengganti Merah Putih di NAD; padahal bendera NAD/GAM tersebut tak diinginkan masyarakat di pantai barat dan selatan Aceh; bagi mereka, "Bulan bintang hanya milik kelompok, bukan masyarakat Aceh secara umum.
Pemaksaan terhadap bendera yang dipakai Gerakan Aceh Merdeka dulunya dinilai akan menciptakan konflik sosial dan masyarakat di Aceh, khususnya dalam wilayah ABAS, .."
Juga, harus ada provinsi ABAS, karena selama ini, NAD telah mendapat dana otonomi khusus ratusan triliun dari pemerintah Pusat, apa hasilnya yang dilihat di pantai barat Aceh.
Benar khan ada ketidakseimbangan pembangunan ke/pada wilayah ABAS; dana dari pusat/Jakarta, dimainkan oleh politis dan pemerintah NAD, untuk daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah yang mendukung mereka.
Jadi, tak ada alasan untuk kita tak Dukung Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)
Dokumentasi Pribadi
Perkembangan terbaru Deklarator Provinsi Aceh Barat Selatan, Adnan NS, Kamis (30/4/2015) di Jakarta, menemui anggota DPR RI asal Aceh Salim Fakhri dan Sekjen KP3 ALA Pusat, Burhan Alpin. Setelah pertemuan tersbut, Adnan NS menyatakan bahwa"Sudah lama saya tak silaturrahim dengan saudara-saudara kita ini. Sekaligus membicarakan tentang menyongsong terbentuknya provinsi baru di Aceh.
Sesuai desain besar penataan daerah secara nasional, Pemekaran provinsi di Aceh diagendakan pada 2016. Pemerintah Pusat diminta konsisten menjalankan agenda tersebut.
Aceh, Papua, dan Kalimantan Utara masuk dalam agenda prioritas pemekaran sampai 2025. Kalimantan Utara dimekarkan periode 2014-2015, menyusul Papua Tengah pada 2015-2016, Nanggroe Aceh Darussalam 2016-2017, Sulawesi Timur 2021, (aceh.tribun)."
Tentu saja harapan masyarakat ABAS, di dan dalam negeri, tentang kemandirian ABAS serta lepas dari NAS bukan haram serta mengada-ada, namun sesuatu yang logis.
Aceh dengan luas wilayah yang memadai serta kaya SDM dan SDA, jika sebagai provinsi sendiri, maka akan mendorong percepatan pembangunan di semua sektor serta bidang hidup dan kehidupan. Dengan demikian, sangat keliru jika ada anggapan bahwa pemekaran ABAS adalah demi kepentingan segelintir elit.
Jika ada pemekaran di Sulawesi , Kalimantan, Papua, Kepulauan Riau, Jabar, maka juga harus terjadi di Aceh; dan itu yang paling memungkinkan adalah ABAS.
Opa Jappy | Indonesia Hari Ini