[caption id="attachment_378263" align="aligncenter" width="560" caption="dok indonesiahariinidalamkata.com"][/caption]
Gagasan membangun Istana Presiden di Papua, sejak April 2013 telah diwacanakan oleh Wakil Ketua DPD RI (pada waktu itu) Laode Ida. Laode Ida menyatakan hal tersebut dengan alasan bahwa
"Untuk melihat ikatan sebagai bagian dari NKRI, negara perlu membangun satu Istana Presiden di Papua; hal tersebut sebagai ikatan rasa kebangsaan dan rasa memiliki, dan menjadi kebanggaan warga Papua, bahwa di Papua juga ada istana presiden.
Pembangunan Istana Presiden di Papua itu sangat layak, sebab sebelumnya bangsa ini sudah memiliki Istana di berbagai tempat. Misalnya saja Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Presiden di Yogyakarta, dan Istana Presiden di Tampaksiring Bali. Akan lebih berkesan juga kalau Presiden juga mengadakan sidang kabinet di Papua, ..."
[pikirankyat].
Entah dengan alasan apa, wacana tersebut kemudian tenggelam dibawah hawa panas politik RI; nyaris tak ada tokoh politik Nasional dan pemuka adat dari Papua yang menyambut gagasan tersebut sebagai keinginan Orang-orang Indonesia di Tanah Papua maupun masyarakat Indonesia Timur. Angan dan bayangan tentang adanya Istana Presiden RI di Papua menjadi terlupakan.
Lebih dari setahun kemudian, Agustus 2014, news tentang rencana membangun Istana Presiden RI di Papua kembali terungkap. Hal itu terjadi karena pemberitaan kantor berita Fairfax dan ramai dikutip berbagai laman berita di Australia dan Selandia Baru dan radionz.co.nz, bahwa
"Presiden (waktu itu masih Presiden Terpilih) Joko Widodo, setuju dengan gagasan lama yang tenggelam, dan berencana membangun Istana Presiden RI di Papua.
Dengan demikian, jika Istana tersebut terwujud, maka Presiden akan, secara rutin , melakukan pertemuan dan dialog dengan para pemimpin Papua, sekaligus peningkatan kontak antara pemerintah pusat dan rakyat Papua. Di samping itu, Istana Preiden di Papua, sebagai simbol kehadiran pemerintah pusat di Papua, [ipotnews]."
Sayangnya pemberitaan tersebut, juga tak mendapat tempat di media nasional; hanya beberapa blog, portal berita kecil yang publikasikan.
Belakangan, pada September 2013 yang lalu, Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pembangunan Papua pada Rumah Transisi Jokowi, Hironimus Hilapok mengatakan bahwa