Kinerja Polisi dalam sejumlah aspek di Mata Publik; hasil survey 2005 [caption id="attachment_393566" align="aligncenter" width="572" caption="lsi.or.id"][/caption]
Di mata publik, kinerja polisi bervariasi, tergantung aspek dan dimensinya. Dalam pemberantasan perjudian, penangkapan teroris dan perlindungan terhadap aksi kriminalitas pencurian, umumnya kinerja polisi dinilai masyarakat baik.
Tapi, dinilai buruk, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan korupsi di tubuh polisi sendiri, pemerasan oleh oknum polisi dan tindakan ilegal minning dan penyelundupan.
Hasil pada 19-25 Juni 2013 terhadap 1.100 responden di 33 provinsi; tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 %, margin of error plus minus 2,87 %.
- Memberantas terorisme; Puas 85 % - Tidak Puas 15 %
- Pemberantasan Narkoba; Puas 65 % - Tidak Puas 44.9 %
- Pemberantasan Pornografi; Puas 60 % - Tidak Puas 40 %
- Menangani dugaan Pelanggaran HAM oleh Aparat, Puas 40 % - Tidak Puas 42.7 %
- Menanagani Aksi kejahatan yang melibatkan pejabat negara, Puas 35 % - Tidak Puas 42.8 %
- Menangani kasus korupsi, Puas 30 % - Tidak Puas 57 %
Biaya penanangan kasus korupsi di Polri
Tahun anggaran di 2012, biaya penangan kasus korupsi yang didapat Polri adalah Rp 30 juta/kasus korupsi. Pada tahun anggaran 2013, biaya untuk penanganan kasus korupsi yang diberikan kepada Polri, kPK, dan KPK dan Kejaksaan Agung, adalah Rp. 208 juta/kasus atau sekitar Rp. 190 M, pada tahun 2014 ada kenaikan, namun tak dipublikasikan; sama halnya dengan 2015.
1421941054987495021
Jumlah dananya sama, namun kinerja Polri dalam rangka berantas Korupsi justru paling rendah dari semua kasus yang ditangani mereka. Menurut komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M Nasser,
"Hingga bulan Agustus 2013, belum ada kasus menarik dan besar yang dibuka Polri; mislanya, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadillah Supari. Kasus ini dipandang belum ada titik terang.
Beda dengan KPK yang jela sstep-nya. Polri terbiasa diintervensi oleh kekuatan politik serta memiliki komitmen dan profesionalisme yang lemah dalam pemberantasan korupsi."
Nada yang sama, juga pernah diungkapkan oleh, komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, "Peningkatan anggaran penanganan perkara/kasus koruspsi, mesti dibarengi dengan peningkatan kinerja Polri. Daripada berkilah, buktikan saja dulu kalau ada peningkatan kinerja." [kompas.com 20 Agustus 2013].