Setiap lima tahun sekali Indonesia melaksanakan pesta demokrasi untuk menentukan sosok yang menjadi nahkoda rakyat Indonesia menggunakan bahtera yang kokoh ketika setiap badai persoalan menggempur. Dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Maka dari itu rakyat berhak untuk menentukan siapa Nahkodanya.
Terlepas siapapun calonnya, penyelenggaraan pesta demokrasi yang dilakukan oleh KPU sudah semestinya lebih adaptif ketika menghadapai perubahan zaman yang begitu cepat mengingat arus globalisasi yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi.
Dalam hal ini kader HmI harus mampu berpihak dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mengingat setiap kader HmI yang menjungjung Indenpendesi Etis dan Organisatoris maka keterpihkannya secara jelas dan terang-terangan berpihak pada keadilan untuk rakyat Indonesia demi terwujudnya pesta demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Kader HmI juga harus menjadi sosok daya tarik setiap pemuda yang statusnya telah legal untuk memilih. Kebanyakan pemuda saat ini menganggap pemilu bukanlah sesuatu yang penting dan berpengaruh untuk mereka, disinilah tugas kader HmI yang berpihak kepada Rakyat harus menjadi Tauladan dan mampu menjadikan pemilu 2024 nantinya sebagai trend yang membuat gairah pemuda bangkit hingga menyukseskan pesta demokrasi.