Kabar kurang sedap kembali berhembus melanda dunia perkudaan nasional. Para pencinta dan pengagum kuda, termasuk kuda hitam - yang seringkali luput dari perhitungan, namun berakhir dengan kejutan - nampaknya harus memendam kecewa. Hal ini tentu berkaitan dengan penetapan hari lebaran kuda yang kabarnya telah dibatalkan oleh Presiden Jokowi.
Adapun Lebaran Kuda, pertama sekali dilontarkan oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah konperensi pers di Cikeas. SBY yang ketika itu memposisikan dirinya sebagai korban fitnah karena (merasa) telah dituding sebagai dalang di belakang aksi demo 4 Nopember, menyinggung lebaran kuda yang memang tidak pernah ada dalam kalender nasional kita.
"Jadi, kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok, ya mesti diproses secara hukum," tegasnya. "Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Itu adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi, negara kita negara hukum," ujarnya. "Barang kali karena tuntutannya itu tidak didengar, nah kalau sama sekali tak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda, masih ada unjuk rasa itu. Ini pengalaman saya, 10 tahun mimpin banyak juga unjuk rasa," katanya. Sumber
Wacana lebaran kuda ini ternyata ( menurut salah satu sumber yang pernah ke istana) juga tidak luput dari perhatian Presiden Jokowi, yang memang selalu aktif memantau perkembangan di tengah masyarakat melalui media sosial. Masyarakat yang sangat antusias dengan lebaran kuda ini sepertinya akan diberi kejutan oleh Presiden Jokowi dengan tambahan libur lebaran kuda.
Bisa saja, Presiden Jokowi, guna menyenangkan hati masyarakat akan menghimbau para pengusaha untuk bermurah hati dengan memberikan THR dalam rangka menyambut lebaran kuda kepada karyawannya. Dan sudah tentu, ini merupakan kabar baik yang paling dinantikan oleh para pekerja, dan tidak hanya terbatas pada sektor yang berhubungan dengan dunia perkudaan, apabila rencana tersebut benar-benar diwujudkan oleh Presiden Jokowi.
Kembali ke lebaran kuda yang terancam batal.
Mungkin, anda akan menduga bahwa pembatalan ini diakibatkan oleh salah satunya karena masalah penentuan hari/tanggal Lebaran Kuda, karena memang belum pernah ada dalam sejarah hari besar dan hari libur di Indonesia. Dan juga dengan teknis penetapannya yang akan merujuk ke mana.
Sebagaimana kebiasaanan, menjelang Idul Fitri, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat guna menentukan awal Syawal atau Idul Fitri. Proses penentuan awal Syawal adalah dengan menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dalam beberapa kesempatan, pernah terjadi antara NU dan Muhammadiyah bisa berbeda dalam menetapkan awal Syawal yang berujung pada perbedaan hari lebaran.
Apalagi untuk penentuan lebaran kuda, yang belum ada sama sekali patokan yang bisa digunakan. Apakah dengan memantau hilal, meminta petunjuk para ahli ilmu perbintangan, atau ahli Feng Shui yang mengerti seluk beluk tahun dan shio.
Namun, ternyata bukan ini yang menjadi persoalan sehingga lebaran kuda terancam batal. Masalahnya ada pada dinamika pilkada DKI, yang membuat Presiden Jokowi di menit-menit akhir berubah pikiran ( masih menurut sumber yang sama). Bukan juga karena status gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama yang sudah menjadi tersangka dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri; lalu kemudian Presiden Jokowi membatalkannya.
Lalu apa dong?