Fenomena seorang Jokowi yang akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 20 Oktober mendatang begitu dahsyat hingga membuat para pendukungnya menjadi begitu solid dan loyal terhadap dirinya. Termasuk kader PDIP di seluruh nusantara, yang sangat antusias akan kemenangannya sebagai Presiden RI periode 2014-2019.
Apapun kebijakan yang dihasilkan oleh anggota legislatif baru yang mencoba untuk menghalang-halangi bahkan menjegal pemerintahan Jokowi pastinya akan ditentang habis-habisan oleh mereka, seperti halnya Puan Maharani ketika berada di Markas DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10) mengatakan, "Jangan sampai tanggal 20 Oktober terjadi wacana pemboikotan dan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Rakyat akan marah apabila proses konstitusional pelantikan Jokowi-JK dihambat.” (Sumber)
Bisa dibayangkan bagaimana kemarahan rakyat jika sampai hal itu terjadi, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun saja tumbang apalagi anggota DPR yang baru dilantik kemarin. Pastinya wakil-wakil rakyat yang kini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih harus menghitung ulang setiap langkah-langkah politik yang akan diambil.
Dari sekian kader PDIP yang paling kontroversial dalam menyikapi isu pemboikotan adalah Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH yang secara terang-terangan menuntut referendum untuk merdeka jika pemerintahan Jokowi-JK dijegal oleh legislatif.
Entah apa yang mendasari sang gubernur dalam pernyataannya tersebut, apakah karena dirinya tidak mungkin lagi menjadi gubernur untuk yang ketiga kalinya atau memang ada skenario lain yang sedang diusung olehnya untuk masa depan Kalimantan. Meski dirinya mengatakan bahwa tuntutan referendum baru sekedar wacana pribadinya saja tapi tetap akan diajukan melalui APPSI yang diketuai oleh Syarul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan) jika Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UUMD3 terkait pemilihan MPR, lalu perpolitikan di DPR tidak berjalan dengan baik, dan ada masalah dalam pelantikan Jokowi-JK di MPR nanti. (Sumber)
Sebagai rakyat Indonesia sekaligus warga PDIP, penulis sangat tidak sependapat dengan pernyataan dari seorang gubernur yang sarat dengan perpecahan bangsa dan negara yang telah diperjuangkan mati-matian oleh para pendahulu kita. Sudah cukup Timor Leste sebagai babak terakhir yang menimpa negara kesatuan ini. Jangan hanya karena Jokowi, Indonesia terancam bubar, masih ada jalan lain yang bermartabat untuk dilalui demi menjaga keutuhan republik ini.
