Lihat ke Halaman Asli

Saatnya Kritik Jokowi: Wabah Korupsi Tanpa Membongkar Akar Masalah, 100 KPK Dibentukpun Tak Ada Gunanya

Diperbarui: 9 Februari 2016   22:04

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

 Merdeka hanyalah suatu jembatan. Walaupun jembatan emas, diseberang jembatan itu pecah dua. Satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis – Soekarno

Kita sepakat bahwa korupsi adalah extra ordinary crime. Karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya sebuah negara bisa menjadi bangkrut yang lebih buruk adalah dampak RUSAKNYA MENTAL ANAK-ANAK BANGSA. Harta hilang bisa dicari akan tetapi untuk menyehatkan mental/jiwa yang sakit membutuhkan waktu yang sangat lama.

70 Tahun sudah Indonesia Merdeka, dan kita masih berhenti dipersimpangan antara ke dunia sama rata sama rasa menjadi bangsa yang maju atau terpuruk sama ratap sama tangis karena tertahan, terganggu, terkendala oleh korupsi. Reformasi yang seharusnya membuat kehidupan bernegara menjadi lebih baik justru korupsi yang mengemuka, merajalela dan sulit sekali diberantas. Apa gerangan penyebabnya?    

Salah satu penyebab adalah kebijakan latah, terlalu akomodatif dan program populis justru membuat korupsi terdistribusi ke segala lini kehidupan hingga ke level bawah. Reformasi bukanlah revolusi. Desentralisasi politik dan anggaran tanpa persiapan matang dan antisipasi membuat KORUPSI MENJADI WABAH.

Alokasi Dana Desa

Program akomodatif dan populis dengan maksud tujuan yang sangat baik. Tentu saja ada dampak positif dari program tersebut yaitu terbangunnya infrastruktur desa. Dan tidak dipungkiri beberapa desa yang telah siap menjadi semakin berkembang. Akan tetapi, tidak semua desa mempunyai kemampuan dan kesadaran yang sama. Apakah telah dipikirkan secara matang dampak negatif “non teknis”berikut antisipasinya?

Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia turun temurun. Salah satu tujuan mulia ADD adalah sebagai stimulan tumbuhnya swadaya dan gotong royong masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya. Karena ADD, semangat gotong royong dan swadaya masyarakat justru menurun dan menghilang. Terjadi perubahan pola pikir aparat desa dan masyarakat menjadi ber-orientasi proyek.

Problem kapasitas aparat desa yang belum siap, menjadikan pengelolaan ADD bermasalah berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat desanya. Selain itu ADD berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, manipulasi dan pemerasan oleh oknum-oknum aparat.

ADD perlu selalu dievaluasi dampak positif dan negatifnya. Perlu di pertimbangkan SOP-nya untuk meminimalisir dampak-dampak negatif non teknis yang mempunyai efek sangat merusak.

Pendidikan

Yang paling memprihatinkan justru di bidang pendidikan sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. Perubahan pola pikir dan orientasi oknum-oknum guru yang disebabkan program DAK pendidikan atau dana-dana hibah lain yang langsung diterima sekolah dari Pemerintah pusat yang dilaksanakan secara swakelola. Apakah pemerintah sudah mengevaluasi efek negatif dan daya rusaknya?

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline