Ganti menteri ganti kurikulum sepertinya sudah menjadi kebiasaan bangsa kita. Tetapi kebiasaan ini harus dihentikan. Lebih baik menyempurnakan kurikulum yang sudah ada supaya menjadi lebih baik dari pada membuat kurikulum baru.
Dalam perjalanan sejarah bangsa kita (Indonesia) dari tahun 1945 hingga 2024 sudah ada setidaknya 11 Kurikulum pendidikan yang diterapkan. Kurikulum teranyar adalah Kurikulum Merdeka Belajar.
Tetapi pertanyaannya masih tetap sama, apakah kurikulum-kurikulum tersebut mampu menjawabi masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan kita?
Pertanyaan yang gampang gampang sulit. Sebab faktanya, kita masih berkutat dengan masalah rendahnya mutu pendidikan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.
Hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis pada 5 Desember 2023 lalu memang menunjukkan adanya kenaikan 5 hingga 6 peringkat dibanding 2018 tetapi tetap saja ada penurunan skor. Dan penurunan skor ini dtengarai akibat learning loss selama pandemi.
Masalah yang terjadi adalah ganti menteri ganti kurikulum. Kita tidak pernah mencari tahu di mana akar masalah rendahnya mutu pendidikan kita.
Para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah barangkali menganggap mudah untuk mengaplikasikan kurikulum-kurikulum tersebut kepada anak-anak didik, tetapi para guru-lah yang akan mengalami kesulitan di lapangan.
Persoalannya, para guru belum memahami secara tuntas satu kurikulum, sudah diganti dengan kurikulum yang baru.
Dan setiap pergantian kurikulum pasti memerlukan sosialisasi dan pelatihan yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Maka yang terjadi bukan perbaikan mutu pendidikan tetapi pengobrakabrikan mutu pendidikan.
Padahal pembenahan kurikulum yang ada agar menjadi compatible dengan jiwa dan karakter bangsa kita adalah lebih utama dan urgen.