Dalam berbagai pemberitaan online, disebutkan bahwa konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti solar dan Pertalite diperkirakan akan melebihi kuota yang telah ditetapkan sampai akhir tahun.
Ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah atau tidak beres. Belum lagi pemerintah harus menyiasati kembali APBN untuk hal yang tidak terduga seperti ini.
Konsumsi BBM subsidi yang melebihi kuota yang telah ditetapkan merupakan indikasi adanya salah urus.
Apakah salah urus tersebut ada pada pemerintah sendiri? Masih menjadi sebuah pertanyaan besar.
Apakah ada yang salah dalam hal kalkulasi? (sebuah hal yang agak mustahil sebab mereka yang menghitung konsumsi BBM subsidi sudah berdasarkan pada data).
Atau bisa juga ada pada lemahnya pengawasan dan pengontrolan yang mengakibatkan terjadi penyelewengan di lapangan.
Yang terakhir ini memang sungguh dialami oleh pemerintah. Ada kesulitan dalam hal mengontrol dan mengawasi penggunaan BBM subsidi di lapangan.
Sudah komitmen untuk melakukan kontrol yang komprehensif, tapi tetap saja terjadi kebocoran.
SPBU-SPBU nakal di daerah-daerah masih ada dan ini menjadi kendala dalam pengelolaan BBM bersubsidi sesuai dengan aturan yang berlaku.
SPBU atau Pom Bensin nakal biasanya melakukan praktek-praktek tersebut dengan cara bermain mata dengan para "tukang tap minyak" (para penjual minyak eceran yang menggunakan botol-botol di pinggir-pinggir jalan) atau para pengusaha yang tidak mau membeli BBM non subsidi untuk usaha mereka melainkan menggunakan BBM subsidi.
Dengan pemanfaatan dan penggunaan yang tidak tepat sasar ini menyebabkan terjadi over kuota BBM subsudi dari yang telah ditetapkan.