Dalam dunia pendidikan kita, dikotomi sekolah swasta dan sekolah negeri sudah ada sejak dahulu. Bahkan di antara sekolah swasta sendiri masih ada dikotomi antara sekolah swasta unggul dan sekolah swasta marginal.
Sekolah negeri tentunya dimiliki dan dibiayai sepenuhnya oleh negara atau pemerintah pusat ataupun daerah. Sementara sekolah swasta sepenuhnya dimiliki dan dibiayai oleh perorangan ataupun yayasan.
Kita merasa bahwa dikotomi itu seperti sesuatu yang terberi. Artinya segrasi sekolah swasta dan negeri seperti sesuatu yang lumrah, karena itu tidak perlu dipersoalkan.
Akan tetapi kalau merunut sedikit ke sejarah, negara ini dimiliki oleh kita semua yang menamakan diri bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Talaut.
UUD 1945 pun tidak pernah menyebut frasa swasta dan negeri ketika menyinggung soal pendidikan.
Dalam Mukadimah UUD 1945 disebutkan secara jelas bahwa tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu hanya mungkin melalui pendidikan.
Frasa swasta dan negeri dalam pendidikan kemudian baru muncul dalam semua UU dan peraturan turunannya dari Kemendikbud.
Sebagaimana telah saya singgung di atas, dikotomi sekolah negeri dan swasta di mana sekolah negeri milik pemerintah sedangkan sekolah swasta milik swasta dalam hal ini yayasan atau perorangan membuat pemerintah jelas memperhatikan sekolah negeri dan swasta dianaktirikan.
Dengan demikian perhatian pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta sangat berbeda.
Memang harus diakui bahwa ada sekolah-sekolah swasta yang sangat unggul, namun itu bisa dihitung dengan jari.