Judul tulisan di atas merupakan judul salah satu artikel berita di salah satu media setengah tahun yang lalu (1 November 2015).
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/mengejutkan-menteri-esdm-tolak-bubarkan-petral
http://info.rcti.web.id/index/bisnis/read/2127560/menteri-esdm-petral-tak-harus-dibubarkan
http://m.antaranews.com/berita/461868/menteri-esdm-sudirman-said-pertahankan-keberadaan-petral
Menteri ESDM Sudirman Said (SS) merupakan menteri yang bermasalah. Bagaimana tidak? Setengah tahun lalu dia sendiri ngotot tidak mau membubarkan Petral, namun beberapa hari yang lalu menuduh pada waktu SBY masih menjabat Presiden dia selalu menghalangi pembubaran Petral. Bahkan menurut Mulyadi dari Komisis VI DPR, justru sebelumnya SS menolak usulan Komisi VI untuk membubarkan Petral. (infojambi.com, 22 Mei 2015), dan sekarang malah bersikap sebaliknya.
Ini kata-kata Sudirman Said :
"Tidak harus dibubarkan. Hanya saja, pengawasannya mesti sepenuhnya ada di tangan orang yang benar-benar berpihak pada kepentingan negara. Itu harus kita cek lebih jauh," katanya menjawab pertanyaan mengenai pembubaran Petral dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu.
Ia juga berpandangan, kedudukan Petral sudah tepat tetap berada di Singapura.
"Pengawasan tidak tergantung lokasi kantor. Sekarang ini, kondisi geografis tidak menjadi masalah. Banyak perusahaan, termasuk AS juga berkantor di Singapura," ujarnya.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan instrumen "trading" migas di luar negeri seperti Petral yang mempunyai fleksibilitas, kemampuan kredit besar, dan terdaftar dalam pasar internasional.
"Yang keliru adalah kalau instrumen itu dimanfaatkan secara salah. Itu yang harus ditata kembali," tukasnya.
Sudirman menjelaskan, 100 persen saham Petral adalah milik Pertamina. Pemerintah akan melakukan pengkajian kepada Pertamina dalam hal manajemen pengawasan Petral.
"Jadi kalau manajemen Pertamina baik, Komisaris Pertamina baik Petral juga baik. Petral ini suatu induistri strategis bagi Indonesia," jelasnya.