Narasi kesejahteraan dari laut begitu menggema dari periode ke periode kepemimpinan. Diagungkan dalam rancangan-rancangan kebijakan. Nyatanya, nelayan justru berkutat pada hal-hal dasar demi mencapai kesejahteraan.
Jalan Mundur Lumbung Ikan Nasional hasil reportase kompas.id (06 November 2023) cukup menyita perhatian. Terutama bagi saya pribadi sebagai anak kepulauan dan pesisir Maluku Utara, yang cukup intens mengikuti perkembangan LIN yang dimulai 2010 ini.
Tentunya apa yang diangkat Kompas adalah potongan besar dari potensi perikanan yang digaungkan beberapa tempo lalu. Asa bagi kesejahteraan nelayan.
Lumbung Ikan Nasional (LIN) menjadi bagian tak terpisahkan dalam program pembangunan perikanan. Kebijakan satu ini terus dibahas di ranah pemerintahan khususnya di daerah. Konsep, daerah hingga bagaimana turunan kebijakan terus digembar-gemborkan dalam berbagai kajian, diskusi maupun di media masa. Namun nyatanya, implementasi dari konsep LIN sendiri tak juga terlaksana.
Belakangan harapan akan LIN yang tak kunjung terealisasi berganti pada harapan UU Daerah Kepulauan. UU ini sempat santer disuarakan di Maluku Utara mengingat karakteristik daerah yang sesuai dengan isi dalam setiap pasal.
Pada periode di mana UU Cipta Kerja sedang gencar dibahas, berbagai elemen turut mendorong agar UU ini juga disahkan. Mengingat kemaslahatannya bagi daerah dalam mengelola potensi alamnya. Namun, seiring waktu redup lagi. Seperti lampion kehabisan minyak.
Ketidakjelasan program dalam meningkatkan dan optimalisasi ekonomi kelautan merupakan kegerahan tersendiri. Yang berdampak pada ketidakpastian.
Jika di ranah atas kebijakan diletakan pada mimpi-mimpi besar pemanfaatan sumber daya kelautan, maka di ranah bawah justru dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mikro.
Potret permasalahan mikro sangat jelas terlihat. Khususnya di Maluku Utara. Di mana saya sendiri pernah melakukan penelitian dibidang perikanan khususnya nelayan.
Pertama: Nelayan merupakan pihak yang paling lemah dalam kelembagaan yang terklasifikasi sesuai ukuran kemampuan penangkapan.