Saya agak skeptis mendengar adanya kebijakan pemberian subsidi pulsa bagi guru dan murid dengan post anggaran APBN sebesar Rp 7.9 triliun. Walaupun skeptis, tetapi saya tetap optimis dengan kebijakan Subsidi pulsa oleh pemerintah.
Langkah pemerintah patut di apresiasi. Terutama pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bakal digulirkan September-Desember 2020. Selain itu juga ada insentif lainnya yang masih dibahas
Pemberian subsidi tentu menjadi angin segar bagi dunia pendidikan karena menjawab keresahan siswa, pengajar, orangtua murid; mahasiswa yang harus melakukan pengeluaran untuk konsumsi pulsa dalam mengakomodir sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang ruwet sejak pandemi.
Artinya ada pengeluaran dari masyarakat yang harusnya masuk ke bagian saving.
Selain membantu para siswa dan orangtua murid, pemberian subsidi juga dapat membantu masyarakat kelas bawah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Namun di sisi lain, saya agak skeptis pemberian subsidi pulsa bagi siswa dan pelajar. Yakni bagaimana skema penyalurannya. Sebab, selama ini skema subsidi melahirkan distorsi-distorsi terutama pada ekonomi yang menciptakan alokasi tidak efisien; bukan karena terkesan pro pasar yang meniadakan subsidi pada sebuah negara. Akan tetapi, penyaluran subsidi selama ini selalu menjadi masalah di masyarakat.
Selain itu satu hal yang menjadi perhatian ialah, sejauh mana subsidi pulsa dapat dinikmati oleh kalangan bawah. Sebab, kebijakan subsidi kadang hanya menyasar secara populis. Artinya tidak menyentuh inti permasalahan yang dihadapi.
Mahasiwa dan anak sekolah mencari jaringan ke dalam Hutan di Sanana. dok.Nance Samuda
Lantas apakah tepat subsidi ini? Bagaimana pemerataan subsidi bagi daerah-daerah terutama di timur dan daerah tertinggal yang yang masih terkendala kondisi akses jaringan, infrastruktur pendukung, kepemilikan gadget? Bagaimana jangkauan jaringan provider dari 5G hingga 2G?
Sebuah pertanyaan besar yang harus dicermati secara seksama sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Agar tidak terkesan menghambur-hamburkan anggaran.
Dukungan infrastruktur sangat penting diperhatikan agar meminimalisir disparitas yang selama ini terjadi. Salah satunya penyamarataan akses informasi dan infrastruktur telekomunikasi dan benar-benar merdeka sinyal yang didengung-dengungkan dari Sabang sampai Merauke.